Pembangunan Papua Dinilai Masih Menghadapi Kendala Keamanan dan Tata Kelola

Jakarta: Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai Papua masih menjadi ruang perebutan narasi politik yang kompleks di Indonesia. Menurut dia, di tengah pembangunan besar-besaran yang dilakukan pemerintah, narasi negatif mengenai Papua masih terus berkembang, termasuk terkait isu keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

?“Papua bukan sekadar persoalan keamanan, tetapi juga menyangkut legitimasi negara dan kehadiran pemerintah di wilayah strategis,” ujar Selamat dalam keterangannya Senin, 18 Mei 2026.

Ia menyebut pemerintah telah mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk Papua mencapai sekitar Rp192,55 triliun sejak 2002 hingga 2026. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan, bandara, telekomunikasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Selamat, pembangunan Trans Papua dan berbagai fasilitas publik menjadi bukti kehadiran negara dalam membuka keterisolasian wilayah pedalaman Papua. Ia menjelaskan, melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pemerintah juga memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri.
 

Namun, tantangan pembangunan Papua dinilai tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga persoalan keamanan dan tata kelola politik lokal. Selamat menyoroti berbagai aksi kekerasan yang dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang disebut menyasar aparat keamanan, warga sipil, tenaga kesehatan, guru, hingga pekerja pembangunan. Salah satu peristiwa yang disoroti ialah pembunuhan pekerja proyek jalan Trans Papua di Nduga pada 2018.

“Konflik Papua saat ini bukan hanya isu separatisme klasik, tetapi juga perang perebutan legitimasi dan pengaruh terhadap masyarakat sipil,” katanya.

Dalam konteks tersebut, ia menilai peran TNI di Papua tidak hanya terbatas pada operasi keamanan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Menurut dia, prajurit TNI turut terlibat dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur desa, hingga distribusi logistik di wilayah pedalaman. Meski demikian, Selamat menilai tantangan terbesar justru berada pada aspek tata kelola anggaran dan elite lokal.
 
Besarnya dana Otsus, kata dia, belum sepenuhnya berdampak merata terhadap kesejahteraan masyarakat akibat persoalan korupsi dan distribusi pembangunan yang belum optimal.  Ia mendorong pemerintah pusat memperketat pengawasan agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Papua.

“Papua membutuhkan kombinasi pembangunan, keamanan, dan keadilan sosial secara bersamaan,” kata Selamat.

Selamat menambahkan, masa depan Papua ditentukan oleh kemampuan negara menghadirkan rasa keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.