Cegah Karhutla di Sumatra, BMKG Gandeng Swasta untuk Modifikasi Cuaca

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengoordinasikan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan bekerja sama dengan sektor swasta seiring memasuki musim kemarau. Pelaksanaan OMC di dua provinsi tersebut merupakan inisiasi Kementerian Kehutanan dan dengan dukungan dari sektor swasta.

OMC dilakukan dengan menyemai garam atau zat Natrium Klorida (NaCl) ke awan potensial menggunakan pesawat untuk meningkatkan potensi hujan di suatu wilayah, sehingga kawasan hutan dan lahan rawan seperti mineral gambut tetap terjaga tidak mudah terbakar.

"BMKG dalam tahap koordinasi dengan stakeholders di Jambi dan Sumatera Selatan. Atas inisiasi dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, Perusahaan HTI. Stakeholder lain juga meliputi Pemerintah Daerah/BPBD setempat dan BNPB untuk membasahi kembali lahan melalui OMC," kata Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, melansir Antara, Jumat, 24 April 2026.


Ilustrasi - Seorang petugas sedang berupaya memadamkan api dari lahan yang terbakar (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Dia menekankan bahwa pembasahan kembali lahan atau rewetting melalui modifikasi cuaca menjadi kunci krusial untuk menjaga tingkat kesulitan terbakar pada lahan gambut, terutama saat memasuki musim kemarau.

Dalam pelaksanaannya, BMKG bertindak sebagai pengawas dan pemberi supervisi teknis meskipun operasi dilakukan oleh operator modifikasi cuaca swasta. Hal ini untuk memastikan ketepatan target dan strategi operasi setiap harinya.

Selain di Jambi dan Sumatera Selatan, BMKG saat ini juga sedang melaksanakan OMC di wilayah Riau dan Kalimantan Barat. Operasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan tinggi muka air tanah gambut agar lahan memiliki ketahanan terhadap kebakaran saat curah hujan menurun.

BMKG mengonfirmasi, hingga Selasa, 21 April 2026, terdata 1.777 titik api di Indonesia dengan sebaran terbanyak di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. Jumlah sebaran titik api itu tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya sebagaimana data yang dimiliki BMKG.

"Semua operasi yang dikerjakan oleh swasta wajib ada pendampingan supervisi dari BMKG. Salah satunya adalah untuk menentukan target, sasaran, serta strategi operasi harian," cetusnya.

Dalam menjalankan misi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ini, BMKG turut bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta BPBD setempat. Budi menekankan bahwa integrasi antara data cuaca BMKG dan kolaborasi lintas sektor berperan penting untuk meminimalisasi risiko bencana karhutla di wilayah-wilayah rawan.