PAN dan Demokrat Dukung Pilkada Jakarta, Gerindra Belum Tentukan Sikap

Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) tetap menginginkan terjadi proses demokrasi atau pemilihan kepala daerah langsung orang rakyat di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi dalam merespon RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang menjadi inisiatif DPR.

"Kami memilih saja tetap pilihan melalui pilkada. Tapi memang ini masih jadi inisiatif DPR dan belum diajukan ke pemerintah dan pemerintah juga belum ajukan draftnya," ujarnya saat dihubungi, Kamis, 7 Desember 2023.

Perbedaan sikap atau pendapat yang terjadi di DPR merupakan hal yang biasa. Ada fraksi yang setuju tetap dilakukan pilkada dan ada yang mengajukan untuk jabatan gubernur dilakukan melalui penunjukan presiden.

"Di DPR terjadi perbedaan pendapat, ada yang setuju dipilih pilkada PAN ada di sini. Dan ada juga mengajukan ditunjuk presiden karena ini daerah ekonomi khusus agar menjaga stabilitas," ungkapnya.

Viva menilai pemilihan melalui mekanisme pilkada akan menjaga sistem demokrasi berjalan, yaitu one man, one vote, one value menjadi sarana kedaulatan rakyat yang harus diterapkan.

"Memberikan tanggung jawab kepada masyarakat Jakarta untuk ikut partisipasi, menjaga dan menyelamatkan DKI dengan pilihannya. Lalu menjaga stabilitas politik karena hal itu adalah pilihan rakyat," ujar dia.
 

Baca juga: Ada Skenario Besar di Balik Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

Senada, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron juga menyampaikan sikap fraksinya untuk tetap mendukung pemilihan langsung kepala daerah Jakarta. Ia pun menyebut, pembentukan RUU ini masih dalam tahap pembahasan.

"Gubernur Jakarta sebaiknya tetap dipilih rakyat secara langsung. Sekali lagi masih dalam tahapan pembahasan RUU, dan saat ini baru menyelesaikan tahap inisiatif DPR," ucapnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan belum dapat menentukan sikap terkait RUU tersebut. Sebab pembahasan masih di tahapan inisiatif DPR dan belum adanya surat presiden.

"Undang-undang tersebut baru saja masuk ke DPR, bahkan sampai saat ini belum ada surpres yang disampaikan ke DPR. Jadi kami belum menyatakan setuju atau tidak setuju," tuturnya.

Gerindra, sambungnya, tetap menyerap aspirasi masyarakat di masa reses ini untuk memastikan sikap fraksinya terhadap RUU DKJ. Ia mengatakan, sikap Gerindra akan disampaikan di masa sidang mendatang.

"Apakah setuju dengan konsep yang ada di draft tersebut atau sebaliknya. Sebagai wakil rakyat penentuan sikap kami harus melalui partisipasi rakyat. Di masa sidang mendatang kami sudah bisa menyatakan dengan jelas seperti apa sikap kami," ungkap dia.