Sebagian Data NPWP yang Bocor Disebut Tak Cocok dengan Pemiliknya

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan sebagian data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor tidak cocok dengan data asli pemiliknya. Hal ini berdasarkan analisis sementara.

Hadi menduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten. Sehingga, ada sebagian yang tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP.

Kemenko Polhukam bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus melakukan validasi terhadap data-data yang diduga dibocorkan peretas tersebut, seperti data NIK, NPWP, hingga nomor telepon. Tim internal dari Kementerian Keuangan juga telah bekerja untuk menindaklanjuti informasi kebocoran data.

Pada pekan ini, kata Hadi, Kemenko Polhukam akan menggelar rapat lintas menteri yang dihadiri sejumlah direktur jenderal terkait guna membahas permasalahan dugaan kebocoran data untuk mencari solusi serta mitigasi.

"Kemenkominfo bertindak sebagai otoritas perlindungan data, ini harus mengacu pada PP Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE), untuk memastikan tidak ada kekosongan institusi penegakan kepatuhan dalam perlindungan data pribadi," ujar Hadi saat rapat dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 23 September 2024.