Ilustrasi. Foto: Dok Medcom.id
Theofilus Ifan Sucipto • 23 April 2024 10:48
Jakarta: Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyosialisasikan penghapusan nomor induk kependudukan (NIK) Jakarta dinilai kurang. Sosialisasi harus lebih masif agar masyarakat paham.
"Banyaknya warga yang belum tahu rencana penonaktifan KTP menunjukkan bahwa Pemprov kurang menyosialisasikan kebijakan tersebut,” kata anggota Komisi A DPRD Jakarta Dwi Rio Sambodo saat dihubungi, Selasa, 23 April 2024.
Rio mengatakan kebijakan menghapus NIK Jakarta merupakan keputusan sepihak. Sehingga banyak masalah mendasar hingga teknis di tengah masyarakat.
"Untuk wilayah yang telah beralih fungsi seharusnya pemprov tidak mengambil keputusan sepihak," papar dia.
Baca juga:
Penghapusan NIK Jakarta Diyakini Agar Kebijakan Pemerintah Tepat Sasaran |
Streaming