Pegawai Kontrak Pemkot Tasikmalaya Kaget Ketiban Saldo Rp7,8 Miliar

Tasikmalaya: Ipin Tasripin, seorang pegawai alih daya atau outsourcing Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat terkejut setelah mendapat dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) miliknya sebesar Rp7,8 miliar. Penambahan saldo itu, berawal ketika mengecek investasi meskipun beberapa hari lalu masih nol rupiah.

"Awalnya, kami melakukan pengecekan saldo dan memang normalnya tidak Rp100 ribu, tapi setelah cek nominalnya Rp7,8 mliar. Rekan-rekannya mengecek saldo investasi di DPLK baru beberapa hari lalu cukup aneh dan saldonya masih nol rupiah tapi ada juga yang sudah menerima Rp95 ribu," kata Ipin Tasripin, Jumat, 13 Spetember 2024.

Ipin mengatakan, dirinya kembali melakukan pengecekan saldo melalui aplikasi hingga merasa kaget karena angkanya cukup banyak dan sempat mengira nominalnya Rp7,8 juta hingga langsung menanyakan kepada teman yang lain meski saldonya masih Rp95 ribu. Dicek kembali angka yang tertera sebesar Rp 7,8 miliar hingga merasa senang tapi juga bingung karena terbilang tidak wajar. 
 

Baca: ASN di Padang Diingatkan Tak Latah Berpolitik di Media Sosial

"Alhamdulilah, saya senang dengan banyaknya saldo tapi di satu sisi kami binggung karena harus menanyakan kesiapa terkait saldonya. Karena, untuk dicairkan belum memungkinkan meski harus menunggu kontrak kerja habis di bulan Desember 2024 dan baru bisa dicairkan dana tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya, Melati Usman mengatakan, berkaitan dengan saldo dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang tidak wajar belum banyak memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Lembaganya belum mendapat laporan apapun atas saldo yang dimiliki peserta tersebut.

"Kami merekomendasikan bersangkutan segera mengonfirmasikan ke lembaga yang mengelola program tersebut, supaya bisa dilakukan perbaikan ketika memang ada kesalahan sistem dan segera dapat klarifikasi dengan DPLK. Kami meminta agar pegawai alih daya untuk berhati-hati ketika ini dianggap tidak wajar dan diminta melakukan transfer uang supaya bisa mencairkan dana diarahkan mengakses link tertentu agar dapat mengklaim DPLK, maka itu sudah pasti tidak benar," paparnya.