Gejala Pelemahan Demokrasi Disebut Terjadi Sejak Jauh-jauh Hari

Jakarta: Kondisi demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memprihatinkan tidak ujug-ujug terjadi. Gejala pemelahan sudah muncul sejak jauh-jauh hari.

"Situasi yang hadir hari ini sudah sedikit demi sedikit muncul tanda-tandanya dari tahun ke tahun secara konsisten," kata Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LPE3S) Wijayanto dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.

Wijayanto memaparkan aneka gejala itu. Pertama, penolakan atau komitmen yang lemah atas aturan main demokratis.

"Menjelang Pemilu 2019, Jokowi menginstruksikan tentara di level desa untuk mengampanyekan kebijakan-kebijakan dan memerangi berita palsu terkait dirinya," ujar dia.
 

Baca: Demokrasi Minus Meritokrasi

Jokowi kala itu juga melibatkan para pejabat pemerintah, gubernur, hingga kepala desa. Kombinasi pejabat sipil dengan perangkat negara dinilai awam dilakukan petahana untuk kembali terpilih.

"Kemudian kaitan dengan MK (Mahkamah Konstitusi), saat itu ada pencopotan Hakim MK (Aswanto) yang menganulir Omnibus Law dan itu melanggar konstitusi," papar Wijayanto.

Wijayanto juga menyinggung Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diumumkan Jokowi sejak 2018. Padahal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN baru disahkan pada 2022.

"Jadi undang-undangnya muncul kemudian setelah keputusan diambil," jelas dia.