Pemkot Bengkulu Terbitkan Edaran Larangan Vape bagi ASN dan PPPK

Bengkulu: Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, memberlakukan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik berstatus penuh waktu maupun paruh waktu, di lingkungan perkantoran pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam surat edaran yang diterbitkan Pemkot Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan aturan itu berlaku bagi seluruh pegawai selama berada di lingkungan kerja pemerintahan.

"Kita telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan ASN ataupun PPPK menggunakan vape di lingkungan kerja pemerintah kota," kata Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi di Bengkulu, seperti dilansir Antara, Kamis, 5 November 2026.

Dedy menegaskan, pegawai yang kedapatan menggunakan vape di area perkantoran maupun ketika menjalankan tugas akan dikenai sanksi berupa teguran.

Menurut dia, kebijakan pembatasan penggunaan rokok elektrik tersebut juga diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu. Dengan demikian, aturan serupa tidak hanya diberlakukan di lingkungan pemerintahan daerah.

"Kami juga tidak berdiri sendiri, karena Kapolri sudah membuat edaran juga bahwa seluruh jajaran kepolisian tidak menggunakan vape. Badan Narkotika Nasional (BNN) jika ketahuan (menggunakan vape) langsung dipecat, jadi kita tidak berdiri sendiri," terangnya.
 

Dedy menjelaskan, penerapan kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya Pemkot Bengkulu untuk mencegah potensi penyalahgunaan narkotika melalui perangkat rokok elektrik.

Ia menilai pencegahan narkotika membutuhkan keterlibatan berbagai lapisan masyarakat. Upaya tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui edukasi kepada kalangan pelajar, tetapi juga harus melibatkan ASN dan unsur masyarakat lainnya.

Pemkot Bengkulu berharap larangan tersebut dapat memperkuat kedisiplinan pegawai sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang tertib dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap gerakan Bengkulu Bersinar.


Ilustrasi vape. Foto: Freepik.

Sebelumnya, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat menyampaikan pihaknya telah menyiapkan sanksi disiplin bagi personel kepolisian yang melanggar ketentuan larangan penggunaan vape di lingkungan kantor.

"Kita secara internal kita ada sanksi-sanksi yang sudah kita siapkan, sanksi disiplin apabila memang sudah tidak bisa diingatkan kembali ya tidak mungkin menjadi sidang kode etik," sebutnya.

Larangan tersebut juga berkaitan dengan langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui cairan rokok elektrik atau liquid vape. Cairan tersebut berpotensi disalahgunakan dengan mencampurkan zat terlarang yang kemudian dikonsumsi menggunakan perangkat vape.

Salah satu zat yang menjadi perhatian ialah etomidate. Zat tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan II sebagaimana disebutkan dalam konteks kebijakan larangan penggunaan vape.

"Selain mencegah penyalahgunaan narkotika, kebijakan larangan vape juga diarahkan untuk menjaga kesehatan personel serta memperkuat etika dan disiplin anggota kepolisian," jelas Rahmat.