Dua Tahun Prabowo-Gibran, Hilirisasi Jadi Penggerak Investasi dan Kemandirian Energi

Jakarta: Pemerintah terus mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat perekonomian nasional. Agenda tersebut kembali menjadi sorotan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bertepatan dengan ulang tahun ke-75 Presiden Prabowo pada 17 Oktober 2026.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menilai perkembangan program hilirisasi menjadi salah satu capaian strategis yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, kebijakan tersebut berperan dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperbesar kontribusi investasi terhadap perekonomian.

"Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program hilirisasi menunjukkan peningkatan signifikan dan semakin memperbesar kontribusinya terhadap investasi nasional." ujar Todotua, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Di bawah kepemimpinan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan investasi sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat. Rosan dan Todotua menempatkan hilirisasi sebagai instrumen untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan mendukung amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 

Kinerja investasi nasional pada semester I 2026 tercatat mencapai Rp1.010,6 triliun, atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut juga disebut menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu wilayah yang mengalami perkembangan industri pengolahan ialah Maluku Utara. Kawasan tersebut semakin berperan dalam industri berbasis mineral, dengan produk ekspor berupa feronikel, nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), nickel sulfate, hingga kobalt.

Perkembangan itu melanjutkan pertumbuhan industri pengolahan mineral yang sebelumnya berlangsung di Morowali, Sulawesi Tengah. Penguatan industri di berbagai daerah menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas aktivitas ekonomi yang bertumpu pada pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

Todotua menekankan keberhasilan hilirisasi tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi atau kapasitas produksi. Program tersebut, menurutnya, juga perlu memberikan dampak berganda (multiplier effect), antara lain melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, keterlibatan pelaku usaha daerah, dan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan.

Ia turut menyoroti pemikiran ekonom Soemitro Djojohadikusumo mengenai industrialisasi serta peran Margono Djojohadikusumo dalam merintis penguatan sistem keuangan nasional. Gagasan tersebut dinilai relevan dengan upaya memperkuat industri dalam negeri dan meningkatkan peran investasi domestik dalam transformasi ekonomi Indonesia.

Hilirisasi dan Transisi Energi Saling Menguatkan

Selain pengembangan industri pengolahan, ketersediaan energi yang andal dan kompetitif menjadi salah satu faktor penting bagi keberlanjutan kegiatan industri. Karena itu, pemerintah berupaya menyelaraskan percepatan hilirisasi dengan penguatan ketahanan energi dan pengembangan energi bersih.

Salah satu program yang disoroti ialah biodiesel B50, yang menurut naskah sumber diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik dalam mendukung kebutuhan energi nasional.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga mendorong masuknya investasi dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT), seperti tenaga surya, tenaga air, dan panas bumi. Selain itu, pengembangan mineral kritis turut menjadi perhatian karena bahan tersebut dibutuhkan dalam berbagai teknologi pendukung transisi energi.

Todotua menilai kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, pembangunan infrastruktur, serta kemitraan dengan sektor swasta menjadi faktor penting untuk menarik investasi di bidang EBT. Pengembangan sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kementerian Investasi dan Hilirisasi menyatakan akan melanjutkan upaya penguatan hilirisasi dan transisi energi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

“Transisi energi tidak seharusnya menjadi beban pembangunan. Sebaliknya, transisi energi harus menjadi jendela menuju ketahanan energi, peningkatan daya saing industri, dan kemakmuran nasional,” pungkas Todotua.