Independensi Polri Krusial dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi

Jakarta: Independensi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah hal yang krusial.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai dinamika di arena politik luar seringkali memengaruhi objektivitas serta profesionalisme jajaran kepolisian.

“Ada faktor di luar, faktor politik di luar kita yang selalu mempengaruhi ya tindakan kepolisian,” kata Hendardi dalam acara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita yang diselenggarakan Metro TV di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Tekanan politik praktis ditengarai menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan reformasi kepolisian yang bersih dan akuntabel. Hal ini membuat peran kepolisian rentan berubah dari pelindung masyarakat menjadi alat kekuasaan.

“Terlalu besar intervensi-intervensi semacam itu untuk kepentingan-kepentingan politik. Menurut saya itu yang menjadi pokok utama, ya,” ujar Hendardi.

Pentingnya Pemahaman Paradigma Soal Keamanan

Sementara menyoal isu keamanan, Hendardi menekankan agar definisi mengenai konsep stabilitas keamanan nasional tidak disalahgunakan untuk melanggengkan tindakan sewenang-wenang.

Menurutnya, stabilitas yang ideal sejatinya dibangun di atas fondasi perlindungan hak-hak sipil serta kepastian hukum, bukan melalui pendekatan kekuatan kekuasaan.

“Jadi kalau kita mau bicara stabilitas keamanan ya stabilitas itu ya mesti diartikan bukan untuk apa merepresi, tetapi justru memberikan betul-betul satu keadaan yang stabil bagi keamanan nasional,” terang Hendardi.


Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi. Foto: Metrotvnews.com

Pendekatan keamanan saat ini hendaknya digeser dari paradigma kaku yang semata-mata berpusat pada pertahanan negara menuju lebih humanis. Konsep keamanan modern wajib menempatkan keselamatan, kesejahteraan, dan hak dasar setiap individu sebagai prioritas utama.

“Keamanan nasional ini yang kita bicarakan. Itu tidak tidak bisa kita persempit dipersempit dalam pengertian yang konvensional state security, ya. Tapi human security. Ini dulu prinsipnya, ya. Artinya atau keamanan insani, ya human security,” tukas Hendardi.

(Afifah Alfina)