Ombudsman: Transparansi Pemilihan Pj Kepala Daerah Jauh dari Standar

Jakarta: Ombudsman mengatakan proses pemilihan penjabat (pj) kepala daerah belum transparan. Padahal, keterbukaan informasi dan partisipasi publik penting untuk memastikan pemilihan pj kepala daerah tepat.

"Transparansi informasi, keterbukaan proses, dan open data masih jauh dari standar memadai," kata anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Agustus 2023.

Robert mengatakan keterbukaan informasi nyaris tidak kelihatan di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Hal itu berdasarkan temuan dan laporan dari Ombudsman daerah.

"Nyaris kita tidak bisa menemukan contoh DPRD provinsi menjaring aspirasi, setidak-tidaknya mengumumkan dimulainya tahapan penjaringan nama," papar dia.

Robert menyebut hal itu penting supaya masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan masukan. Apalagi, pengangkatan pj kepala daerah lebih berdampak luas ketimbang pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) yang cakupannya hanya internal birokrasi.

"(Pengajuan nama) lebih banyak hasil kontestasi dan kompromi elite politik fraksi-fraksi DPRD di provinsi bersangkutan," ujar dia.

Robert berharap temuan tersebut menjadi perhatian Kemendagri. Supaya pemerintah bisa menyampaikan nama-nama calon pj kepala daerah sebelum diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Jokowi memastikan penunjukan pj kepala daerah transparan. Setiap proses dipastikan digelar secara terbuka mulai dari usulan nama pj melalui DPRD.

"Kemudian naik ke kita di tim penilaian akhir (TPA) semuanya terbuka," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Cigombong-Cibadak, yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 4 Agustus 2023.