Regulasi dan Sanksi Pemilu Disebut Hanya Normatif

Jakarta: Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Univeristas Indonesia Hurriyah mengatakan sistem pembiayaan pemilu termasuk pertanggungjawaban dana tersebut sudah diatur secara khusus di PKPU dan harus dipatuhi oleh semua peserta pemilu. Namun yang terjadi ada beberapa poin penting dalam aturan itu yang diubah kemudian menjadi celah besar terjadinya politik uang.

“Masalahnya kenapa politik uang sangat marak, kita bicara dulu regulasi ada multi faktor. Regulasi yang ada selama ini ada selalu kelemahannya tidak memiliki mekanisme sanksi yang kuat jadi regulasinya hanya normatif saja,” ujarnya, Jumat, 16 Juni 2023.

Kondisi ini kemudian menjadikan partai politik hanya tergantung pada para peserta untuk mematuhi atau tidak. Ia mengungkapkan, mekansime sanksi yang ada tidak cukup adaptif.

Seharusnya aturan dan sanksi yang dibuat dengan komitmen yang serius menghapuskan politik uang, bukan hanya diberikan pada pemberi dana tapi juga penerima. Regulasi dan sanksi yang kita miliki tidak pernah bersifat prefentif dan prediktif sehingga celah kecurangan dan pelanggaran terus terjadi dan terbuka lebar.

“Tapi apakah regulasi yang disusun dengan banyaknya modus yang terjadi, yang terus berubah, apakah regulasinya ada yang mengatur itu? Regulasi kita normatif dalam mengasumsikan kapatuhan pesertanya. Tidak prefentif dan prediktif. Celah-celah pelanggaran itu terbuka padahal regulasi harus membuat dua hal itu,” paparnya.

Situasi ini diperparah dengan persoalan perilaku peserta pemilu, aktor elektoral individual atau pun parpol yang mempunyai sifat khas tapi tidak memiliki atau berbasis program yang akan dikerjakan. Tidak hanya itu peran partai politik memberikan pendidikan politik juga minim. Pendidikan politik partai seharusnya mempunyai keterhubungan dengan masyarakat.

“Sejak awal pragmatisme jadi ketika rakyat jadi pragmatis itu dampak dari parpol dan kandidat yang pragmatis. Jumlah pemilih kritis kita masih minim ini masa mengambang pemilih kita mudah sekali berubah pilihan politiknya dari pemilu ke pemilu,” tukasnya.?