Menteri PPPA Sebut Permainan Tradisional Solusi Batasi Anak Bermain Gawai

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mendampingi Ketum Seruni Selvi Gibran menjajal permainan kelereng pada puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 di Tugu Sirih, Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (23/7/2026). ANTARA/Ogen

Menteri PPPA Sebut Permainan Tradisional Solusi Batasi Anak Bermain Gawai

Achmad Zulfikar Fazli • 23 July 2026 18:45

Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyebutkan permainan tradisional menjadi salah satu solusi membatasi anak bermain gawai di tengah pesatnya pengaruh media sosial. Permainan tradisional dapat mengalihkan perhatian anak ke dunia nyata melalui interaksi fisik langsung.

"Kita tak bisa begitu saja menyuruh anak berhenti main gadget, tapi berikan solusi. Misalnya, melalui permainan tradisional berbasis kearifan lokal," kata Arifatul saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 di Tugu Sirih, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), dilansir dari Antara, Kamis, 23 Juli 2026.

Dia mengatakan Kementerian PPPA menginisiasi permainan rakyat sejak peringatan HAN 2025 seiring tantangan penggunaan media sosial yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Menurut dia, permainan tradisional mengandung nilai filosofi yang tinggi, seperti membangun budaya antre, saling menghargai, dan meningkatkan kebersamaan hingga kreativitas.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menggalakkan permainan tradisional bagi anak-anak agar seimbang dengan penggunaan gawai," ucap Arifatul.

Ilustrasi anak dan orang tua. Foto: Pexels/Ketut Subiyanto

Di samping itu, Arifatul mengatakan puncak HAN ke-42 diinisiasi Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian PPPA.

Dia berharap peringatan HAN bukan hanya formalitas, namun membangun kesadaran masyarakat bahwa anak hari ini memiliki tantangan luar biasa di tengah perkembangan era digital.

"Anak-anak hari ini adalah pemimpin Indonesia ke depan, maka kita harus menjamin pemenuhan hak serta perlindungan anak," ujar Arifatul.

Dalam kesempatan yang sama, Forum Anak Indonesia menyampaikan 12 poin suara anak Indonesia yang dirangkum dari 38 provinsi. Arifatul memastikan suara anak-anak tidak hanya didengar, tapi akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.

"Kita akan ajak anak-anak bertemu langsung menteri terkait sekaligus berdiskusi mengenai berbagai persoalan anak dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional," kata Arifatul.

(Achmad Zulfikar Fazli)