Rusia Tegaskan Solusi Krisis Nuklir Harus Hormati Kepentingan Iran

Moskow: Pemerintah Rusia melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Maria Zakharova, menyatakan bahwa krisis yang direkayasa Amerika Serikat (AS) seputar isu nuklir Iran hanya dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik.

Moskow menekankan bahwa penyelesaian konflik ini wajib mempertimbangkan kepentingan Teheran, terlebih menyusul kegagalan agresi AS dan Israel baru-baru ini.

"Masalah nuklir Iran hanya dapat diselesaikan melalui cara politik dan diplomatik, berdasarkan hukum internasional dan dengan memperhatikan kepentingan Iran," ujar Zakharova dalam sebuah konferensi pers di Moskow pada hari Kamis waktu setempat, sebagaimana dikutip dari laporan Press TV, Jumat, 22 Mei 2026.

Juru bicara Rusia tersebut kemudian menegaskan kembali posisi prinsipil Moskow mengenai hak kedaulatan Iran. Ia menyebut Iran memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk mengembangkan program nuklir damai, yang sepenuhnya sejalan dengan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).

Terkait perundingan tidak langsung antara Iran dan AS, Zakharova menekankan bahwa nasib cadangan uranium Iran murni berada di tangan negara tersebut.

"Hanya rakyat Iran yang dapat memutuskan bagaimana menggunakan hak ini, termasuk dalam konteks pengayaan uranium dan material nuklir yang mereka miliki," tegas Zakharova.

Meski demikian, Zakharova menyatakan bahwa Moskow bersedia menjembatani negosiasi tidak langsung antara Teheran dan Washington.

Rusia mengeklaim sepenuhnya siap membantu Iran dan AS dalam mengimplementasikan keputusan apa pun terkait penyelesaian uranium yang diperkaya, apabila kesepakatan berhasil dicapai selama perundingan.

Di bagian lain pernyataannya, Zakharova mengaku tidak mengetahui secara utuh rincian pertukaran pesan antara Iran dan Amerika karena informasi tersebut masih bersifat sangat rahasia.

Sebelumnya, sejumlah pejabat Iran telah mengonfirmasi bahwa pertukaran pesan antara Teheran dan Washington terus berlanjut di bawah mediasi pemerintah Pakistan. Dalam beberapa pekan terakhir, AS dilaporkan telah mengirimkan serangkaian proposal diplomatik kepada Iran melalui jalur Islamabad.

Langkah diplomasi ini bergulir menyusul penghentian perang agresi AS dan Israel terhadap Iran. Konflik bersenjata tersebut diketahui mulai pecah pada 28 Februari lalu usai terjadinya insiden pembunuhan mendiang Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Pada 7 April, pemerintahan Presiden AS Donald Trump terpaksa mengumumkan gencatan senjata sepihak. Keputusan ini diambil usai Washington dan Tel Aviv menghadapi sedikitnya 100 gelombang serangan balasan mematikan dari Iran yang menargetkan posisi militer strategis Amerika di kawasan serta berbagai target Israel di wilayah pendudukan.

Presiden Trump kemudian memperpanjang status gencatan senjata tersebut, dan baru-baru ini mengumumkan pembatalan rencana serangan lanjutan terhadap Republik Islam.

Sementara itu, sikap Iran tetap tidak goyah. Teheran dengan tegas menolak untuk kembali ke meja negosiasi kecuali seluruh syarat mutlak mereka dipenuhi. Syarat tersebut mencakup penghentian total agresi militer di semua lini, pencabutan blokade angkatan laut ilegal, serta pencabutan seluruh sanksi yang membelenggu ekonomi negara tersebut.