Iran Tak Gentar pada Ancaman 'Economic D-Day' Amerika Serikat

Teheran: Iran merespons keras ancaman Amerika Serikat (AS) untuk melancarkan serangan ekonomi besar-besaran terhadap Teheran yang disebut sebagai "Economic D-Day."

Iran menyebut ancaman tersebut sebagai pengakuan Washington atas kegagalan militernya.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya menyatakan AS telah memasuki fase yang disebutnya "economic D-Day" terhadap Iran pada Senin, 24 Agustus 2026.

Dalam kolom di Financial Times, Bessent mengatakan Washington akan melancarkan serangan finansial terbesar terhadap Teheran dan memperingatkan negara-negara yang tetap membantu Iran dapat menjadi "paria global."

Bessent juga mengklaim AS telah menghancurkan kemampuan militer Iran, hampir seluruh pabrik militernya, serta program nuklir negara tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi membantah klaim tersebut. "Narasi Anda tidak masuk akal," tulis Gharibabadi melalui X, seperti dikutip dari TRT World.

Ia mempertanyakan alasan Washington perlu mengerahkan "serangan finansial terbesar dalam sejarah" dan memobilisasi seluruh lembaga serta kekuatan AS jika memang telah mencapai tujuan militernya terhadap Iran.

"Apakah ini kemenangan atau pengakuan atas kekalahan Amerika?" ujarnya.

Tekanan Ekonomi terhadap Iran

AS dan Israel sebelumnya mengaitkan dimulainya perang pada Februari dengan program nuklir Iran. Namun, konflik kemudian berfokus pada Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak dan gas dunia.

Iran saat ini masih memberlakukan blokade terhadap selat tersebut. Langkah itu disebut berdampak terhadap perdagangan energi global dan meningkatkan tekanan ekonomi terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump menjelang pemilu sela AS pada November.

Menurut pelacak aktivitas maritim Kpler, blokade laut AS telah menyebabkan ekspor minyak Iran melalui Selat Hormuz turun dari sekitar 2 juta barel per hari sebelum perang menjadi 400 ribu barel per hari pada pertengahan Agustus.

Iran sendiri telah menghadapi sanksi internasional selama bertahun-tahun. Tekanan tersebut sempat berkurang setelah kesepakatan nuklir 2015, sebelum Trump menarik AS dari perjanjian tersebut dan kembali menerapkan kebijakan maximum pressure.

Meski demikian, Iran sebelumnya tetap mampu mengekspor jutaan barel minyak per hari, terutama ke Tiongkok, melalui berbagai jaringan perdagangan dan keuangan internasional.

Bessent dan Trump kini memperluas tekanan dengan memperingatkan negara-negara lain agar tidak membantu Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei memperingatkan negara yang bekerja sama dengan kebijakan AS akan menghadapi konsekuensi.

Warga Iran Tertekan

Konfrontasi terbaru diperkirakan semakin menambah tekanan terhadap masyarakat Iran yang telah menghadapi inflasi tinggi selama bertahun-tahun.

Kondisi ekonomi tersebut sebelumnya turut memicu gelombang protes antipemerintah pada Desember dan Januari.

"Ini benar-benar sangat sulit. Saya rasa masyarakat tidak akan mampu bertahan dengan kondisi seperti ini lebih lama lagi," kata Sarah Hassanbeigi, seorang apoteker berusia 32 tahun di Teheran, kepada AFP.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga mengakui negaranya menghadapi berbagai persoalan domestik.

"Kami berusaha dengan segenap kemampuan untuk mengatasi inflasi, persoalan penghidupan, pengangguran, dan menjamin masa depan masyarakat," ujar Pezeshkian pada Minggu kemarin.

Pezeshkian sebelumnya menyerukan agar perang segera diakhiri. Ia mengatakan Iran berada dalam posisi yang kuat dan bermartabat untuk mengakhiri konflik.

Pakistan dan Oman Dorong Diplomasi

Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan kebuntuan diplomatik, upaya mediasi untuk mengakhiri perang terus berlangsung.

Kepala Angkatan Darat Pakistan Field Marshal Asim Munir dijadwalkan mengunjungi Iran pada Senin ini. Pakistan sebelumnya memainkan peran penting sebagai mediator dalam perundingan Iran-AS.

Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi juga dijadwalkan mengunjungi Teheran pada Selasa besok.

Oman dan Iran diketahui tengah membahas kemungkinan pengaturan terkait pelayaran melalui Selat Hormuz, yang menjadi salah satu persoalan utama dalam upaya mencapai kesepakatan antara Teheran dan Washington.

Baca juga:  AS Siapkan 'Economic D-Day' untuk Putus Seluruh Jalur Ekonomi Iran