Board of Peace Segera Kelola Pusat Penampungan di Gaza

Gaza: Board of Peace atau Dewan Perdamaian dikabarkan akan meluncurkan proyek percontohan dalam beberapa minggu untuk mengelola pusat-pusat penampungan kemanusiaan di wilayah Jalur Gaza yang tidak berada di bawah kendali Hamas.

“Area Tel al-Sultan, dekat Rafah, akan menjadi tujuan pertama tempat warga sipil akan diarahkan, terutama mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Hamas," lapor media Israel, Hayom, seperti dikutip dari Anadolu, Rabu 1 Juli 2026.

Surat kabar tersebut, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa pasukan multinasional yang dikenal sebagai Pasukan Stabilisasi Internasional, yang dipimpin oleh dewan tersebut, akan dikerahkan ke daerah tersebut.

“Pasukan tersebut akan ditempatkan di Kamp Amitai Israel dekat Gaza,” tambahnya.

Laporan tersebut mengatakan bahwa pasukan tersebut diharapkan dilengkapi dengan senjata non-mematikan untuk menjaga ketertiban di dalam zona kemanusiaan. Sementara militer Israel akan terus memperluas dan memperkuat kendalinya atas wilayah di luar apa yang disebut "Garis Kuning."

Menurut surat kabar tersebut, para pejabat Dewan Perdamaian berjanji bahwa beton tidak akan digunakan untuk rekonstruksi di daerah-daerah tersebut.

Sebagai gantinya, unit perumahan bergerak, atau karavan, akan dipasang, bersama dengan layanan medis dan layanan penting lainnya untuk penduduk.

Laporan tersebut mengklaim bahwa rencana tersebut akan memungkinkan militer Israel untuk terus memperluas kendalinya atas wilayah Gaza.

Pada 16 Januari, Gedung Putih mengumumkan adopsi struktur pemerintahan transisi untuk Gaza, termasuk Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, pemerintahan teknokrat, dan Pasukan Stabilisasi Internasional.

Pertemuan pertama dewan tersebut diadakan pada 19 Februari di Institut Perdamaian AS di Washington di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump.

Inisiatif ini merupakan bagian dari fase kedua rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang diadopsi pada 17 November 2025.

Rencana tersebut dicapai setelah dua tahun perang genosida Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 73.000 orang, melukai lebih dari 173.000 lainnya, dan menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur sipil di wilayah tersebut, dengan PBB memperkirakan biaya rekonstruksi sekitar USD70 miliar.