Pemprov DKI Pastikan Optimalisasi APBD 2026 untuk Kebutuhan Warga

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di antaranya untuk pengendalian banjir, pengelolaan sampah, transportasi publik, subsidi pangan, hingga perlindungan sosial dan pemenuhan hak anak.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto saat mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 3 September 2026.

“Eksekutif sependapat dengan Fraksi PKS, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Golkar terkait penyerapan belanja daerah. Optimalisasi penyerapan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan program berjalan sesuai dengan jadwal,” ujar Uus, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 4 September 2026.

Dalam penanganan banjir, Pemprov DKI memperkuat penyusunan peta prioritas serta sistem informasi berbasis spasial dan terintegrasi. Penanganan diarahkan berdasarkan tingkat risiko, kondisi infrastruktur, frekuensi dan dampak genangan, serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Selain itu, pengawasan saluran drainase dan pintu air juga dilakukan secara berkala. Langkah tersebut untuk mengantisipasi sampah dan sedimen yang dapat menghambat aliran air.

“Pemprov DKI Jakarta juga memastikan pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan pompa pengendali banjir dilakukan secara intensif di seluruh wilayah kota administrasi. Kesiapan pompa juga dipantau selama 24 jam melalui Command Center,” ucap Uus.

Terkait sektor persampahan, Pemprov DKI telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan Sampah dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Kebijakan tersebut diarahkan untuk optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), peningkatan kapasitas RDF Bantargebang dan RDF Rorotan, serta penindakan terhadap TPS maupun TPA ilegal.

Di sektor transportasi, pengembangan layanan publik tetap mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat. Penyesuaian tarif TransJakarta akan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan kajian komprehensif.

"Layanan Transjakarta terus diperluas, salah satunya melalui pembukaan layanan TransJabodetabek. Pemprov DKI Jakarta juga terus memonitor penyusunan kajian serta dasar hukum mengenai transportasi laut Transjakarta agar target operasional pada 2027 dapat terwujud tepat waktu tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran," kata Uus.

Lebih lanjut, Pemprov DKI mempertahankan dukungan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga Jakarta untuk mendukung cakupan kesehatan semesta. Penyaluran bantuan sosial menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipadankan dengan berbagai sumber data untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan mencegah duplikasi.


Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama DPRD DKI. Foto: dok. Pemprov DKI. 

Kemudian, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis penerimaan, serta penutupan celah kebocoran tanpa semata-mata menambah beban pajak masyarakat. Sementara dari sisi belanja, kenaikan alokasi anggaran antara lain diarahkan untuk pemenuhan Upah Minimum Provinsi (UMP), belanja subsidi pangan, dan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Pemprov DKI Jakarta juga memastikan pemberian subsidi pangan terus diperkuat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan anggaran dan peningkatan pelayanan pendaftaran pangan subsidi secara daring," kata Uus.

Distribusi pangan subsidi saat ini tersedia di 197 lokasi yang tersebar di lima kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk memperluas akses sekaligus mengurangi penumpukan antrean.