Kemendagri Klaim Kinerja Tetap Optimal di Tengah Efisiensi Anggaran

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeklaim kinerjanya tetap optimal di tengah kebijakan efesiensi anggaran. Hal itu tercermin dari realisasi anggaran Kemendagri yang mencapai Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp3,79 triliun.

"Dan ini, (capaian) 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dikutip dari Antara, Kamis, 16 Juli 2026.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI tentang Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran (TA) 2025 d kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. Mendagri menjelaskan semula pagu awal anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar Rp4,79 triliun.

Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah, pagu tersebut menjadi Rp2,61 triliun. Kemudian, melalui relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pagu efektif Kemendagri meningkat menjadi Rp3,79 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis.

Secara rinci, ia menjelaskan tambahan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung program Kemendagri. Di antaranya penguatan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mendukung belanja wajib dan kegiatan prioritas serta penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), serta penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan pelaksanaan berbagai prioritas pemerintah di daerah.

Di sisi penerimaan negara, Kemendagri mencatatkan kinerja positif. Hingga akhir 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,22 triliun atau 225,30 persen dari target sebesar Rp545,62 miliar.

Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Foto: Medcom.id/Theo.

Capaian tersebut terutama ditopang oleh layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil. "Kemudian kami sampaikan mengenai prestasi atas realisasi program anggaran Kemendagri tahun 2025. Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, opini adalah wajar tanpa pengecualian, dan opini merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari tahun 2014," ujar Tito.

Selain mempertahankan opini WTP, Kemendagri juga membukukan sejumlah capaian kinerja yang menggembirakan, seperti nilai kinerja anggaran sebesar 94,69 dengan kategori sangat baik, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebesar 78,99 dengan predikat sangat baik (BB) serta indeks reformasi birokrasi sebesar 91,01 dengan kategori A.

Tak hanya itu, dari sisi penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025 Kemendagri memperoleh predikat sangat baik.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak karena semua yang kami capai ini tidak lain dari pengawasan dan rapat kerja yang sering dilaksanakan, termasuk juga ke lapangan oleh para pimpinan dan Komisi II DPR RI. Kita bergerak di semua daerah, termasuk pos pos lintas batas sehingga kami melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan dan Alhamdulillah dinilai dari semua lembaga tadi cukup baik bahkan sangat baik," kata Tito.