Pejabat Iran Akui 2.000 Orang Tewas dalam Demonstrasi

Teheran: Seorang pejabat tinggi Iran untuk pertama kalinya mengakui bahwa sekitar 2.000 orang, termasuk personel keamanan, telah tewas dalam demonstrasi yang melanda berbagai wilayah Iran. Pengakuan ini menandai titik balik dalam transparansi otoritas terkait dampak brutal dari penindakan terhadap gelombang unjuk rasa nasional yang berlangsung selama dua minggu.

Melansir Straits Times, pejabat tersebut yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim, menyatakan bahwa sejumlah besar korban merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh individu-individu yang ia sebut sebagai "teroris".

Ia tidak merinci jumlah pasti antara korban dari pihak demonstran dan aparat keamanan.

Aksi protes bermula pada 28 Desember 2025 akibat krisis ekonomi yang memburuk, khususnya kejatuhan nilai mata uang nasional. Demonstrasi kemudian berkembang menjadi seruan luas untuk menjatuhkan pemerintahan ulama yang telah berkuasa sejak Revolusi Islam 1979. Pemerintah Iran merespons dengan kombinasi pendekatan represif dan retorika persuasif.

"Pemerintah melihat pasukan keamanan dan para demonstran sebagai anak-anaknya. Sejauh mungkin, kami telah dan akan terus mencoba mendengarkan suara mereka meskipun ada pihak-pihak yang mencoba membajak protes tersebut," ujar juru bicara pemerintah Fatemeh Mohajerani, Selasa, 13 Januari 2026.

Namun, kelompok-kelompok HAM yang berbasis di luar negeri menyebut jumlah korban jauh melebihi angka 2.000. Kelompok HRANA yang berbasis di AS mencatat lebih dari 10.000 orang telah ditangkap hingga Senin malam. Mereka juga menerima laporan dari Kompleks Pemakaman Behesht Zahra di Teheran, tempat keluarga korban berkumpul dan meneriakkan slogan-slogan protes.

Pembatasan komunikasi seperti pemblokiran internet selama beberapa hari terakhir memperparah gelapnya informasi dari lapangan. Kantor HAM PBB mengungkapkan bahwa layanan telepon telah dipulihkan, tetapi koneksi internet masih belum stabil.
 

Baca Juga: Korban Tewas Protes Iran Jadi 646 Orang, 10 Ribu Lebih Ditangkap

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Senin malam, mengumumkan tarif impor sebesar 25% terhadap produk dari negara mana pun yang berbisnis dengan Iran. Ia juga menyatakan bahwa opsi militer tetap terbuka. 

"Kami sudah siap dan bersenjata lengkap," katanya awal bulan ini.

Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan memprediksi kejatuhan rezim Iran. 

"Saya berasumsi bahwa kita sedang menyaksikan hari-hari dan pekan-pekan terakhir dari rezim ini," ujarnya pada Selasa, 13 Januari 2026. Namun, tidak ada indikasi jelas mengenai retaknya barisan elite keamanan Iran.

Pemerintah Iran menyebut pihak luar seperti Amerika Serikat dan Israel turut bertanggung jawab atas memanasnya situasi. Tuduhan ini menyasar pihak-pihak asing yang disebut ikut membiayai dan mengarahkan kelompok-kelompok yang dituding membajak aksi protes.

Meski begitu, saluran komunikasi antara Teheran dan Washington diklaim tetap terbuka. "Kami punya kewajiban untuk berdialog dan kami pasti akan melakukannya," ungkap Mohajerani.

Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi mengonfirmasi bahwa komunikasi dengan utusan khusus AS, Steve Witkoff, masih berlangsung. 

"Pesan-pesan dari AS masih kami pelajari meskipun tidak sejalan dengan ancaman-ancaman yang dilontarkan," katanya kepada Al Jazeera pada Senin, 12 Januari 2026.