Langkah Bertahap Menata Perbatasan demi Dampak Nyata bagi Masyarakat

Jakarta: Upaya memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan kembali menjadi perhatian dalam rapat kerja antara BNPP RI bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin, 30 Maret 2026. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah lintas lembaga agar program yang dijalankan semakin berdampak bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

"Fokus anggaran BNPP tetap pada dua program utama, yakni dukungan manajemen dan pengelolaan batas wilayah negara serta kawasan perbatasan," kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam keterangan pers dikutip, Selasa, 31 Maret 2026.

Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan arah program kerja tahun 2026 yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola perbatasan, termasuk dukungan anggaran dan percepatan sejumlah program strategis.

Hingga akhir Maret 2026, realisasi anggaran telah berjalan sesuai tahapan awal. Capaian ini menjadi bagian dari proses pelaksanaan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah perbatasan.

"Atas nama jajaran BNPP, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI sehingga sepanjang Triwulan I 2026 sejumlah kegiatan strategis dapat terlaksana," jelas Tito.


Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat rapat kerja antara BNPP RI bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin, 30 Maret 2026. Dokumentasi/ istimewa.

Sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari penanganan dampak penyelesaian batas negara di Pulau Sebatik hingga dukungan pemulihan pascabencana di wilayah perbatasan Sumatera. Kegiatan tersebut tidak hanya menyasar aspek administratif, tetapi juga menyentuh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

“Penyelesaian garis batas di Sebatik telah melalui proses panjang, sehingga penilaian aset masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan keadilan,” ungkapnya.

Di wilayah lain, pendekatan berbasis pemberdayaan juga dilakukan, termasuk melalui pelibatan masyarakat dalam proses pemulihan ekonomi. “Pendekatan ini tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” ungkap Tito.

Program pemberdayaan turut menjangkau nelayan di wilayah perbatasan timur Indonesia, dengan fokus pada peningkatan pemahaman batas wilayah dan pengelolaan sumber daya laut.

“Kita ingin mencegah kejadian nelayan melintas batas karena ketidaktahuan, sekaligus memperkuat pengawasan batas RI–Papua Nugini,” ujarnya.

Selain itu, berbagai rencana pengembangan terus disiapkan, mulai dari pembangunan pos lintas batas negara hingga penguatan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan. Upaya ini diharapkan dapat membuka peluang baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya agar setiap program benar-benar memberikan dampak nyata.

“BNPP perlu melakukan review anggaran untuk optimalisasi PLBN agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat perbatasan,” ungkap Rifqinizamy.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat, pengelolaan kawasan perbatasan diharapkan tidak hanya berfokus pada batas wilayah semata, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi warga yang tinggal di beranda terdepan Indonesia.