Transformasi Bisnis Pertambangan Didorong lewat Rights Issue

Jakarta: Transformasi bisnis pertambangan dipercaya dapat terlaksana dengan skema Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Hal tersebut dilakukan PT Techno9 Indonesia Tbk (NINE).

Direktur Utama PT Techno9 Indonesia Tbk, Nuzwan Gufron mengatakan langkah ini memperoleh dukungan dari pemegang saham mayoritas, Poh Group asal Singapura. Yakni, dengan mengintegrasikan aset pertambangan di Mongolia ke dalam portofolio perseroan melalui rights issue.

“Integrasi aset-aset Mongolia ke dalam Techno9 Indonesia ini berpotensi memiliki dampak positif bagi para pemegang saham NINE, khususnya apabila opsi pembelian aset pertambangan PGGR di Mongolia dilaksanakan," kata Nuzwan dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Januari 2026.
 

Aksi korporasi ini menandai babak baru transformasi bisnis NINE menjadi pemain di sektor pertambangan, baik di Indonesia maupun kawasan regional. Ekspansi bisnis ini merupakan tindak lanjut strategis sesuai peta jalan Poh Group sebagai pemegang saham mayoritas perseroan.

"Hal ini membuka jalur yang lebih terstruktur untuk monetisasi aset dan memperkuat keterlibatan Techno9 Indonesia di masa depan dalam proyek-proyek pertambangan,” ungkap Nuzwan Gufron dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Januari 2026.

Dia menegaskan PGGR telah menandatangani Framework Agreement untuk kerja sama pertambangan dengan kontraktor Engineering, Procurement and Construction + Finance (EPC+F) berskala besar di Mongolia.

EPC+F tersebut berencana melakukan investasi sebesar lebih dari USD 100 juta untuk mengimplementasikan operasional pertambangan proyek-proyek Poh Group atau NINE dan PGGR, dengan kapasitas produksi tahunan diproyeksikan lebih dari 20 juta ton. Melalui kemitraan strategis ini, Poh Group dan NINE tidak akan menanggung belanja modal (capex), baik untuk tambang milik sendiri maupun kerja sama operasi dengan Poh Group dan NINE.

“Realisasi rencana investasi ini bergantung pada hasil uji tuntas (due diligence) yang memuaskan serta persetujuan atau pencatatan investasi luar negeri (Overseas Direct Investment/ODI) yang diperlukan dari otoritas Tiongkok. Jumlah investasi aktual akan disesuaikan dengan besaran persetujuan atau pencatatan yang diperoleh,” tambahnya.

Menurut Nuzwan, calon mitra EPC+F tersebut telah berpengalaman luas dalam eksploitasi pertambangan dan manajemen operasi termasuk menyelesaikan investigasi khusus atas tambang-tambang di Mongolia, Indonesia, dan negara lainnya. Entitas tersebut telah berdiri sejak 1998 dengan jumlah karyawan lebih dari 1.000 orang dan total aset mencapai lebih dari USD 500 juta. “EPC+F ini memiliki dasar yang kuat untuk kerja sama pertambangan lintas negara,” ungkapnya.

Rapat pemegang saham terkait transformasi bisnis. Foto: Istimewa

Nuzwan menambahkan, NINE terus melakukan penjajakan dan pengembangan berbagai peluang usaha di Indonesia maupun di kawasan regional guna memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham. “Perkembangan ini juga berpotensi memberikan dampak material terhadap rencana investasi pertambangan Poh Group di Indonesia di masa mendatang, baik melalui skema Kerja Sama Operasi (Joint Operation) maupun kepemilikan langsung,” terang Nuzwan.

Aset tambang Mongolia yang akan diintegrasikan ke dalam NINE dimiliki 100% oleh Poh Kay Ping, yang saat ini menguasai dua konsesi pertambangan batu bara dan semi-soft coking coal. PGGR dan pihak-pihak terafiliasinya dalam Poh Group termasuk NINE akan terus mendorong kerja sama pertambangan lintas negara.

NINE berencana untuk mendaftarkan rights issue dalam rangka mengintegrasikan aset Mongolia selambat-lambatnya pada kuartal II-2026. Perseroan memastikan langkah akuisisi aset tambang Mongolia ini tidak berdampak terhadap kas perseroan. “Tidak terdapat biaya untuk mengakuisisi aset tambang Mongolia, aset tersebut akan dimasukkan ke dalam perseroan melalui proses PMHMETD,” jelas Nuzwan.