Wujudkan Transportasi Ramah Disabilitas, Pemprov DKI Didorong Meratakan Aksesibilitas

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong segera meratakan aksesibilitas transportasi publik. Hal ini guna mewujudkan layanan mobilitas yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan. 

"Moda transportasi makin terintegrasi secara fisik. Tapi belum menuntaskan first mile dan last mile. Justru biaya first mile dan last mile kadang lebih besar dibandingkan biaya transportasi umumnya. Apa lagi kalau mereka harus menggunakan ojol dan jarak yang jauh dengan simpul transportasi publiknya," ujar pengamat tata kota, Yayat Supriyatna, di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
 

Yayat menilai belum meratanya fasilitas pengumpan (feeder) serta infrastruktur pejalan kaki yang ramah disabilitas berakar dari kebijakan tata kota masa lalu. Karena cenderung lebih memihak pada pemilik kendaraan pribadi ketimbang merancang ruang publik yang ramah bagi semua kalangan.

"Unsur utama adalah budaya dan diperparah dengan kondisi struktur layanan kota yang tidak berpihak membangun budaya berjalan kaki. Semua berpihak pada kendaraan pribadi, karena disisi industri dan kepentingan ekonomi lebih menguntungkan di mata pemerintah," tegas Yayat.


Ilustrasi LRT Jabodebek sebagai salah satu transportasi umum di Jakarta. Foto: Dok. Antara.

Ia menambahkan, pergeseran cara pandang serta kesadaran warga untuk mulai memanfaatkan transportasi umum saat ini belum sepenuhnya didorong oleh fasilitas yang memadai. Namun, akibat impit beban ekonomi dan krisis lingkungan.

"Sekarang ketika bahan bakar makin mahal dan polusi meningkat baru ada kesadaran ttg pentingnya budaya berjalan kaki," ungkap Yayat.

Kondisi tersebut menjadi pengingat penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi asas inklusivitas secara menyeluruh. Sehingga konektivitas transportasi publik dari hulu ke hilir benar-benar dapat diakses dengan aman, nyaman, dan merata oleh warga disabilitas maupun masyarakat luas.

Evaluasi diperlukan sebagai cita-cita Kemerdekaan Republik Indonesia. Utamanya, dalam menghadirkan kesetaraan mulai lingkung terkecil, seperti transportasi umum.