Ketua Komisi VIII DPR: Pengawasan Haji Dimulai Sejak Pemberangkatan ke Tanah Suci

Jakarta: Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji (Timwas Haji DPR) 2026 akan bekerja secara menyeluruh dan ketat dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Pengawasan mulai dari proses keberangkatan jemaah di Tanah Air hingga pelaksanaan puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Makkah, Arab Saudi. 

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dalam Rapat Tim Pengawas Haji DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026. Dalam arahannya, Marwan menekankan bahwa pengawasan DPR harus berbasis temuan lapangan yang akan menjadi bahan evaluasi nasional pelaksanaan haji 2026. 

“Yang menjadi perhatian kita sebetulnya bukan saja di Makkah dan Madinah, tetapi sejak dari sini jemaah berangkat. Ketika jemaah mendarat di Madinah pun itu sudah menjadi catatan pengawasan kita,” kata Marwan melalui keterangan tertulis, Rabu, 13 Mei 2026.

Marwan menjelaskan, tim tersebut dibagi dalam dua gelombang keberangkatan. Gelombang kedua dijadwalkan berangkat pada 20–21 Mei menuju Jeddah. 

“Dalam pengawasan Timwas Haji DPR tidak mungkin semua temuan dicatat sendiri oleh anggota. Karena itu tim pendukung akan melekat untuk memastikan seluruh persoalan, pelayanan, dan potensi masalah tercatat dengan baik,” ungkap Marwan.

Ilustrasi ibadah haji. Foto: Istimewa.

Adapun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Timwas Haji DPR akan fokus pada sejumlah layanan utama. Mulai dari akomodasi hotel, konsumsi, layanan kesehatan, hingga transportasi. 

Untuk sektor akomodasi, Timwas Haji DPR akan memastikan hotel jemaah sesuai dengan keputusan Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI. Yakni maksimal berjarak 4,5 kilometer dari pusat ibadah.

(Awad Osmarbey)