Bahlil: Investasi Tinggi Tak Diikuti Serapan Tenaga Kerja

Jakarta: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat total investasi yang masuk sepanjang 2023 sebesar Rp1.418,9 triliun. Perolehan itu melampaui target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo di angka Rp1.400 triliun.

Nilai investasi yang masuk sepanjang 2023 itu tercatat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang. Jumlah penyerapan tenaga kerja tersebut dinilai meningkat dibanding yang terjadi di tahun sebelumnya.

"Memang kita harapannya adalah investasi menciptakan lapangan kerja. Memang saya akui, itu belum berbanding lurus," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Rabu, 24 Januari 2024.

Hal itu, kata Bahlil, disebabkan oleh derasnya penanaman modal yang lebih bersifat padat teknologi atau padat modal. Banyak investasi masuk ke sektor yang menggunakan teknologi tinggi, sehingga campur tangan manusia tidak begitu banyak dibutuhkan seperti di industri padat karya.

Karenanya, pemerintah berupaya mendorong dan memperluas sektor hilirisasi. Harapannya, makin banyak tenaga kerja yang terserap dengan kecakapan yang lebih tinggi. Sebab, kata Bahlil, pekerja di industri padat karya memiliki keterbatasan dalam hal skill dan memengaruhi tingkat pendapatan pekerja.

Sedangkan industri padat teknologi umumnya memberikan penghasilan yang lebih layak bagi pekerjanya. Dengan kata lain, klaim Bahlil, masyarakat nantinya dapat lebih sejahtera dari adanya hilirisasi.

"Dan itu cara kita mendorong agar PDB kita bisa mencapai di atas USD10 ribu, sekarang USD5.100, makanya ke depan, kita harus meng-upgrade kualitas anak muda dan pencari kerja," kata dia.

Baca juga: Hilirisasi Bukan Jawaban atas Semua Masalah
 

Hilirisasi harus lebih berkeadilan

Pemerintah, sambung Bahlil, juga terus mengupayakan agar hilirisasi yang digaungkan dapat lebih berkeadilan bagi semua pihak. Itu bertujuan agar masyarakat yang hidup di kawasan industri hilirisasi mendapatkan manfaat positif dari penghiliran.

Sebab, sejak hilirisasi industri dilakukan justru terjadi pelebaran ketimpangan terhadap masyarakat sekitar. Pertumbuhan ekonomi di wilayah industri penghiliran tumbuh tinggi, namun angka kemiskinan di wilayah itu justru mengalami kenaikan.

"Makanya saya bilang investasi hilirisasi ini harus berkeadilan. Makanya kami mengeluarkan Permen, setiap investasi yang masuk wajib berkolaborasi dengan daerah. Masih ada perbaikan yang harus kita lakukan dalam hilirisasi supaya rakyat sejahtera," tutur Bahlil.