Jakarta: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, berkontribusi menurunkan harga obat di Indonesia. Sebab, harga obat Indonesia lebih mahal ketimbang negara tetangga.
“Harga obat di Indonesia 4-5 kali lipat lebih mahal dari negara tetangga. Saya harap nanti kita berkoordinasi karena kami (Kemenkes) sudah menyiapkan analisisnya dan BPOM nanti bisa bantu untuk bisa menurunkan harga obat di Indonesia,” ujar Budi dalam keterangan resmi, Jumat, 23 Agustus 2024.
Budi Gunadi juga menyoroti perlunya mempercepat akses masyarakat Indonesia terhadap obat-obatan inovatif. Obat tersebut tersedia di luar negeri.
“Untuk obat inovasi yang baru, kita bisa mengakses lebih cepat di Indonesia dan tentunya harganya lebih murah,” ungkapnya.
Harapan ketiga yang disampaikan adalah peningkatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan BPOM. Khususnya, melalui pembentukan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan.
"Dengan dibentuknya komite kebijakan sektor kesehatan, semoga kita bisa semakin baik dalam berkomunikasi dan berkoordinasi," kata dia.
Menteri Kesehatan juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya bersama BPOM akan meluncurkan kebijakan Nutri Grade. Kebijakan ini akan mencakup pencantuman level kadar gula, garam, dan lemak pada produk pangan siap saji dan produk pangan olahan.
“Kita ingin meluncurkan Nutri Grade. Ini sudah kita diskusikan dengan tim BPOM, tinggal tanda tangan Menteri [Kesehatan] dan Kepala BPOM. Nantinya BPOM luncurkan untuk makanan yang kemasan, kita [Kemenkes] makanan siap saji,” tutup Menteri Kesehatan.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan beberapa hal kepada Kepala BPOM yang baru. Instruksi yang diberikan ini termasuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain yang terkait.
Jokowi menginginkan ada aksi nyata segera untuk menurunkan harga obat tertentu yang masih tinggi agar terjangkau oleh masyarakat. Taruna Ikrar menyatakan segera menindaklanjuti instruksi tersebut.
Taruna, bakal berkoordinasi bersama lintas sektor. Dia menjelaskan bahwa untuk tingginya harga obat ini dapat dipengaruhi beberapa hal, termasuk biaya promosi atau iklan.
Hal ini juga perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan yang berwenang melakukan kajian dan evaluasi terhadap harga eceran tertinggi (HET) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat.
“Jadi BPOM telah mewajibkan industri mencantumkan HET, namun evaluasi dan pengawasan HET dilakukan oleh Kemenkes. BPOM melakukan evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu obat,” katanya.
Terkait dengan inovasi yang harus dikembangkan, Taruna menyebut inovasi banyak terlahir dari kampus-kampus sebagai hasil riset. Pihaknya akan menjembatani inovasi yang dilakukan oleh kampus dengan industri.
Dengan itu hasil penelitian bisa direalisasikan oleh industri farmasi menjadi produk yang aman dan bermutu serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
MI/?Ihfa Firdausya
Streaming