Biar Tepat Sasaran, Penyaluran Bansos Harus Disertai Perbaikan Mekanisme

Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin berpendapat pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin soal penggelontoran bansos sama saja melestarikan kemiskinan, tidak berkaitan dengan isu politisasi bantuan sosial (bansos).
 
"Karena beliau berpesan agar porsi bansos diturunkan secara bertahap seiring tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga semakin meningkat," kata Puteri, dihubungi Minggu, 7 Januari 2024.
 
Saat ini upaya tersebut juga telah dilakukan pemerintah dengan realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang terus menurun selama beberapa tahun terakhir.
 
Misalnya pada 2020, porsi anggaran perlinsos mencapai Rp498 triliun. Tapi, turun menjadi Rp468,2 triliun pada 2021, lalu turun menjadi Rp460 triliun pada 2022, dan menjadi Rp443,5 pada 2023.
 
Anggaran ini sangatlah diperlukan untuk menopang daya beli dan konsumsi masyarakat di tengah tekanan akibat merebaknya pandemi pada 2020, hingga tren kenaikan harga komoditas dan fenomena El-Nino kemarin.
 
"Untuk itu, kami merasa bansos ini memang masih perlu diteruskan sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin," kata Puteri.

Baca juga: Istana Bantah Politisasi Bansos
 

Disertai perbaikan mekanisme

 
Tentunya, tegas Puteri, harus disertai dengan perbaikan dari segi mekanisme penyaluran supaya semakin akurat dan tepat sasaran. Apalagi sekarang sudah ada basis data kependudukan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dapat menjadi acuan untuk penyaluran bansos.
 
Sehingga, dia minta, jangan sampai penyaluran bansos ini disalahartikan atau dicurigai untuk kepentingan politik. "Sejatinya bansos ini merupakan program reguler yang telah berjalan selama beberapa tahun," tegas Puteri.
 
Penerimanya pun ada kriterianya tersendiri. Jadi, tidak semua masyarakat menerima bansos.
 
"Jangan sampai karena pemilu, justru kita mengabaikan hak dari masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, salah satu kunci adalah dari segi pengawasan dan pelaporan. Maka, kita harus awasi bersama penyaluran bansos ini agar menyasar kepada kelompok yang memang berhak menerima," tutur Puteri.