Istana Bantah Politisasi Bansos

Jakarta: Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menepis anggapan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintah bermuatan politis. Ia mengatakan anggaran untuk bansos telah disetujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Harus diingat bahwa Bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah disetujui bersama Pemerintah dengan DPR. Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," ujar Ari melalui keterangan tertulis, Kamis, 4 Januari 2024.

Ari tak sepakat terkait adanya permintaan penundaan pemberian bansos selama pemilu. Ia menyebut bansos dibutuhkan keluarga miskin.

"Kita juga harus memikirkan rakyat/keluarga miskin yang tengah menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok," ujar Ari.

Menurut dia, tujuan utama bansos sebagai perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan. Pemerintah juga beralasan dampak dari fenomena El Nino yang mengakibatkan kekeringan, berpengaruh pada gangguan rantai suplai dan kenaikan harga pangan.

"Perlu diketahui bersama, Bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin," ucap Ari.
 

Baca juga: Suami Jennifer Dunn Klaim Tak Paham Soal Korupsi Bansos

Selain menyalurkan bansos, ia mengatakan pemerintah melakukan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur pemukiman di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan. Strategi itu diharapkan menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024.

Ari mengatakan target sasaran bansos adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersumber dari data by name by adress. Ia juga mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan data penerima bansos.

"Dari kualitas implementasi, perbaikan pensasaran program untuk menekan "exclusion error" untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran," ucapnya.

Penyaluran bansos disebut melibatkan berbagai level pemerintahan, dari pusat hingga pemerintah desa. Pelaksanaan bansos di lapangan terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak.

"Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan nonpemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," ucap dia.

Pembagian bansos dan bantuan pangan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kubu Ganjar-Mahfud meminta pemerintah menghentikan politisasi bansos. 

Belakangan, Presiden Jokowi kerap membagikan bansos pada masyarakat di tengah kunjungan kerjanya. Di sisi lain, sang putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, tengah berkompetisi menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Program bansos rentan dipolitisasi.