Profil Benjamin Netanyahu: Pemimpin Israel di Balik Kehancuran Gaza

Tel Aviv: Karier politik Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri Israel diwarnai penolakan terhadap pembentukan negara Palestina merdeka. 

Di bawah pemerintahan Netanyahu, Israel menghadapi kecaman internasional atas genosida di Jalur Gaza, ekspansi permukiman di Tepi Barat, serta temuan Komisi Penyelidikan Independen PBB mengenai genosida terhadap warga Palestina.

Lahir di Tel Aviv pada 21 Oktober 1949, Netanyahu pernah bertugas di unit elite militer Israel, Sayeret Matkal, sebelum menempuh pendidikan di Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Ia kemudian berkarier di bidang diplomasi dan menjabat sebagai Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1984–1988.

Netanyahu memimpin Partai Likud pada 1993 dan pertama kali menjadi perdana menteri pada 1996. Ia kembali menjabat pada 2009–2021, kemudian kembali berkuasa pada Desember 2022.

Selama pemerintahannya, Netanyahu memperkuat hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab melalui Abraham Accords pada 2020. Namun, pemerintahannya juga mempertahankan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Palestina dan menolak pembentukan negara Palestina merdeka.

Netanyahu berulang kali menyatakan Israel harus mempertahankan kendali keamanan atas wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania. Posisi tersebut bertentangan dengan solusi dua negara, yang menghendaki pembentukan negara Palestina merdeka berdampingan dengan Israel.

Pada 2025, Netanyahu mendukung proyek permukiman E1 di dekat Yerusalem Timur. Proyek tersebut menuai kecaman karena dinilai dapat memutus keterhubungan wilayah Palestina di Tepi Barat dan semakin mempersulit pembentukan negara Palestina yang berkesinambungan.

Kebijakan permukiman itu berlangsung di tengah pendudukan Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bagi warga Palestina, ekspansi permukiman dan penolakan terhadap negara merdeka menjadi hambatan utama bagi terwujudnya hak menentukan nasib sendiri.

Genosida Gaza

Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 diikuti operasi militer Israel di Gaza yang menyebabkan kehancuran luas, korban sipil dalam jumlah besar, pengungsian massal, dan krisis kemanusiaan.

Pada 16 September 2025, Komisi Penyelidikan Independen PBB menyimpulkan bahwa otoritas dan pasukan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. 

Komisi tersebut mengidentifikasi empat dari lima tindakan yang tercantum dalam Konvensi Genosida, termasuk pembunuhan, penimbulan kerugian fisik atau mental yang serius, penciptaan kondisi kehidupan yang mengarah pada kehancuran kelompok, serta tindakan untuk mencegah kelahiran.

Komisi itu juga menyimpulkan bahwa Netanyahu, Presiden Israel Isaac Herzog, dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant menghasut terjadinya genosida. Israel menolak temuan tersebut.

Temuan komisi PBB itu bukan putusan pengadilan. Secara terpisah, Mahkamah Internasional (ICJ) masih memeriksa perkara yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel berdasarkan Konvensi Genosida. Hingga Oktober 2026, perkara tersebut masih berada dalam tahap proses tertulis.

Perintah Penangkapan ICC

Sementara itu, pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang berupa penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan dan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Surat perintah itu bukan putusan bersalah dan tidak mencakup dakwaan genosida.

Kepemimpinan Netanyahu menempatkan keamanan Israel sebagai pusat agenda politiknya. Namun, penolakan terhadap negara Palestina, ekspansi permukiman, serta dampak perang Gaza telah menempatkan pemerintahannya di tengah tekanan hukum dan diplomatik internasional.

Kemenangan pemilu memperpanjang pengaruh politik Netanyahu, tetapi juga membawa kembali pertanyaan mendasar mengenai masa depan konflik Israel-Palestina: apakah pemerintahannya akan membuka jalan bagi penyelesaian politik, atau mempertahankan kebijakan yang menutup prospek pembentukan negara Palestina merdeka.

Baca juga: Mengenal Gadi Eisenkot, Tokoh Oposisi Israel yang Ingin Akhiri Kekuasaan Netanyahu