Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie). Foto: Dok. Metrotvnews.com.
Lestari Moerdijat Ingatkan Potensi Lonjakan Kekerasan Gender Akibat Krisis Iklim
Fachri Audhia Hafiez • 17 November 2026 15:48
Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan negara tidak boleh lengah dan harus segera memperkuat perlindungan bagi kelompok paling rentan di Tanah Air dari ancaman krisis iklim. Hal ini merespons laporan terbaru UN Women dalam Konferensi Iklim COP31.
Laporan forum itu menyebutkan bahwa krisis iklim dapat mendorong hingga 141 juta perempuan dan anak perempuan ke jurang kemiskinan ekstrem pada pertengahan abad ini. Kondisi ini akibat krisis iklim.
“Angka 141 juta itu bukan sekadar statistik. Itu adalah wajah ibu-ibu kita, saudara-saudara kita, yang setiap hari berjuang menghidupi keluarga di tengah tekanan ekonomi dan bencana yang kian sering terjadi,” ujar Rerie dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Laporan bertajuk Gender Equality in the Age of Climate Crisis yang dirilis di Antalya, Turkiye, menemukan bahwa lebih dari satu dari tiga perempuan dan anak perempuan di dunia atau sekitar 1,5 miliar jiwa, tinggal di wilayah 'titik panas iklim'. Di kawasan tersebut, paparan bencana seperti siklon dan kekeringan berpadu dengan ketidakpastian kerja serta ketimpangan gender yang mendalam.
Data dari 24 negara menunjukkan kenaikan suhu rata-rata sebesar 1 derajat Celsius berkaitan dengan hilangnya pendapatan perempuan 34 persen lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perempuan juga menanggung peningkatan beban kerja perawatan tak dibayar, mulai dari mencari air dan bahan bakar hingga merawat anggota keluarga pascabencana.
Rerie menyoroti bahwa risiko tersebut merupakan kenyataan yang tengah dihadapi Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 2.200 kejadian bencana sepanjang 2026, dengan lebih dari 99 persen di antaranya berupa bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan kekeringan.
“Ketika banjir melanda, perempuan di perdesaan yang paling terdampak karena harus mengurus air bersih, menyelamatkan anak, dan kehilangan mata pencaharian dari sektor pertanian,” ucap Rerie.

Ilustrasi cuaca buruk. Foto: Dok. Antara.
Selain ancaman kemiskinan, Rerie memperingatkan potensi lonjakan kekerasan berbasis gender di tengah krisis iklim. Laporan UN Women mencatat bahwa di 14 negara, paparan kekeringan ekstrem berkepanjangan berkaitan dengan peningkatan risiko kekerasan seksual hingga 21 persen terhadap remaja putri dan perempuan muda.
Sementara itu, data Komnas Perempuan menunjukkan terdapat 1.833 pengaduan kekerasan terhadap perempuan pada semester pertama 2026. “Ini harus menjadi alarm bagi kita untuk memperkuat sistem perlindungan, bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi jauh sebelumnya,” tegas Rerie.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini mendesak pemerintah mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim. Menurutnya, program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan harus dipastikan menjangkau perempuan kepala keluarga yang paling rentan.
“Jangan sampai bantuan justru tidak sampai karena hambatan administratif atau budaya patriarki di tingkat desa,” ucap Rerie.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II itu juga menekankan pentingnya melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait iklim, mengingat laporan UN Women mencatat kelompok ini masih kerap tersisih secara global.
“Perempuan bukan hanya korban. Mereka adalah agen perubahan yang memiliki pengetahuan lokal tentang lingkungan. Negara harus memberikan ruang bagi mereka untuk memimpin dalam upaya mencari solusi,” kata Rerie.
Rerie menegaskan perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk perempuan, dari dampak krisis iklim merupakan amanat konstitusi yang wajib ditunaikan.
“Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa. Jika perempuan dan anak-anak kita dibiarkan menanggung beban terberat dari krisis yang tidak mereka ciptakan, maka kita telah gagal menjalankan amanat itu,” ucap Rerie.