Keterbatasan Personel jadi Kendala Penataan Kabel Semrawut di Jakbar

Jakarta: Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Jakarta Barat (Jakbar) mengaku kewalahan merapikan kabel semrawut. Kondisi ini akibat keterbatasan personel.

“Selama dua tahun terakhir ini tidak ada rekrutmen atau penambahan personel dari Pemprov (DKI). Jika ada anggota yang pensiun atau berhenti, kuotanya tidak diisi kembali,” kata Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Kota serta Penerangan Jalan Umum (PJU) Sudin Bina Marga Jakarta Barat, Abdul Jabbar, kepada Metrotvnews.com, Kamis, 15 Oktober 2026.
 

Jabbar menjelaskan, akumulasi penurunan jumlah tenaga kerja akibat berhentinya puluhan pegawai secara bertahap. Kondisi ini telah menciptakan beban kerja yang berat bagi sisa personel aktif di lapangan.

“Dalam dua tahun ini sudah ada sekitar 30 orang yang pensiun tetapi belum ada rekrutmen pengganti, sehingga kami harus memaksimalkan pasukan yang ada,” ujar Jabbar.

Jabbar berharap Pemprov DKI membuka kembali kuota perekrutan tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) untuk mengisi posisi yang kosong. Hal ini guna menjaga performa pelayanan publik tetap optimal.

“Saya berharap untuk tahun 2027, kuota personel PJLP yang hilang karena pensiun atau resign diizinkan untuk direkrut kembali sesuai kuota yang ada, bukan menambah kuota baru,” ungkap Jabbar.

Meski dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, jajaran petugas di lapangan berkomitmen tetap memberikan pelayanan terbaik. Langkah ini demi keamanan serta kenyamanan warga kota.

“Kami berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat. Saya hanya berharap kuota personel kami yang pensiun atau resign dapat diizinkan oleh Bapak Gubernur untuk direkrut kembali, agar kinerja tim penanganan utilitas di lapangan dapat lebih maksimal,” tutur Jabbar.


Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Kota serta Penerangan Jalan Umum (PJU) Sudin Bina Marga Jakarta Barat, Abdul Jabbar. Foto: Metrotvnews.com/Afifah Alfina.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal melakukan penyesuaian terkait formasi sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Jakarta. Khususnya pada kuota perekrutan staf organisasi perangkat daerah (OPD) tahun 2027.

“Jadi untuk tahun mendatang ada (perekrutan staf OPD), tapi tentunya jumlahnya tidak seperti yang lalu,” kata Pramono kepada awak media di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Oktober 2026.

Pramono memastikan bahwa pemenuhan tenaga kontrak pendukung atau PJLP tidak akan dihentikan secara total, meski pemerintah melakukan efisiensi anggaran pada APBD Jakarta. “Tetapi PJLP tetap beberapa kita adakan,” ungkap Pramono.

(Metrotvnews.com/Afifah Alfina)