Prabowo Sentil Serakahnomics, Praktik Cari Untung Pengusaha dan Pejabat yang Rugikan Rakyat

Jakarta: Dalam Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut sebuah keganjilan bahwa negara kaya kelapa sawit seperti Indonesia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng.

Prabowo kemudian menuding bahwa keganjilan tersebut disebabkan oleh apa yang dia sebut sebagai serakahnomics.

"Ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi, yang saya beri nama serakahnomics,” ucap Prabowo diiringi tepuk tangan para anggota MPR dan tamu di Kompleks Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, ketua DPR dalam pidato terpisah, menyebut perihal serakahnomics sebagai isu serius yang kian dihadapi Indonesia.

Lantas, apa itu “serakahnomics” dan siapa dalang-dalang yang memperburuk kondisi perekonomian Indonesia tersebut? Berikut penjelasannya.
 

Apa itu Serakahnomics?

Presiden Prabowo telah menjelaskan sebelumnya dalam acara terpisah bahwa serakahnomics bukanlah suatu aliran dalam ilmu ekonomi, melainkan istilah yang ia ciptakan untuk menggambarkan praktik ekonomi yang dilandasi oleh keserakahan semata.

Ia menekankan bahwa ini bukan bagian dari mazhab ekonomi liberal, neoliberal, pasar bebas, maupun ekonomi komando, melainkan "ilmu serakah"—sebuah praktik yang dilakukan demi memperkaya diri dengan mengorbankan kepentingan rakyat.

“Ini sudah bukan pengusaha yang benar, ini bukan bisnis, ini bukan entrepreneurship, ini adalah keserakahan. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi, ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas,” ujar Prabowo dalam acara peluncuran Koperasi Merah Putih, 21 Juli 2025.

Dalam acara lain dua hari setelahnya, Presiden Prabowo menjabarkan lebih lanjut bahwa istilah serakahnomics lahir sebagai respons atas penyimpangan distribusi dan penguasaan cabang produksi strategis oleh segelintir kelompok yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.

Ia menyoroti bahwa praktik manipulatif dalam produksi dan distribusi pangan merupakan wujud nyata dari sistem ekonomi yang serakah dan bertentangan dengan semangat konstitusi.

“Pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” tegas Presiden dalam pidatonya di peringatan Hari Lahir ke-27 PKB, 23 Juli 2025.

Presiden mencontohkan ironi dari kelangkaan minyak goreng serta naiknya harga beras bersubsidi yang justru dikemas ulang dan dijual sebagai “beras premium” dengan selisih harga mencapai Rp5.000–Rp6.000 lebih mahal.

“Ini, menurut saudara, benar atau tidak? Ini adalah pidana. Ini enggak benar,” tegasnya.

Ia pun menyebut bahwa kerugian negara akibat praktik-praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun dan telah memberi instruksi kepada aparat penegak hukum.

“Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung: usut, tindak, sita,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo juga menyebut keberadaan para pelaku ekonomi serakah ini sebagai “vampir-vampir ekonomi” yang mencuri kekayaan bangsa dan memperkaya diri dari penderitaan rakyat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap para pelaku serakahnomics dan vampir ekonomi.
 

Baca Juga: Prabowo Bakal Bocorkan RAPBN 2026 Hari Ini, Apa Saja yang Disampaikan?

 

Kaitan dengan Greedflation

Fenomena serakahnomics yang digaungkan Presiden Prabowo memiliki kesamaan dengan istilah global yang dikenal sebagai greedflation.

Dalam berbagai studi internasional, greedflation merujuk pada praktik perusahaan besar yang menaikkan harga jual jauh di atas kenaikan biaya produksi selama krisis ekonomi—terutama pascapandemi—guna mempertahankan atau meningkatkan margin keuntungan.

Laporan dari Institute for Public Policy Research (IPPR) dan Common Wealth pada akhir 2023 menyebutkan bahwa laba perusahaan internasional rata-rata meningkat 30 persen dibandingkan sebelum pandemi, bahkan di tengah penurunan biaya input.

Sektor energi, pangan, dan barang konsumsi menjadi aktor utama dalam praktik ini, termasuk perusahaan seperti ExxonMobil, Shell, hingga produsen makanan global seperti Kraft Heinz.

“Perusahaan-perusahaan seperti itu mampu mempertahankan bahkan meningkatkan margin keuntungan mereka—dengan menetapkan harga yang jauh lebih tinggi dari yang layak secara sosial dan ekonomi,” tulis Hillary Schmidt di International Banker, 15 Oktober 2024.

Dalam konteks Indonesia, praktik-praktik seperti penimbunan minyak goreng, pengemasan ulang beras bersubsidi, hingga penguasaan jalur distribusi pangan yang tidak adil, mencerminkan pola greedflation dalam versi lokal—yang oleh Presiden diberi nama serakahnomics.

Dengan demikian, istilah serakahnomics menjadi jembatan antara kritik atas praktik ekonomi eksploitatif global dengan kebutuhan Indonesia untuk membangun ekonomi yang berdaulat dan berkeadilan sosial.

Melalui pendekatan nasional yang menekankan kedaulatan dan keadilan sosial, Indonesia diharapkan mampu membendung dominasi kelompok predatoris ekonomi dan membangun sistem yang lebih transparan, beretika, serta berpihak pada kepentingan publik.