Minimnya Koordinasi hingga Politisasi Jadi Penyebab Kebijakan Pemerintah Tak Terarah

Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyatakan masalah koordinasi menjadi salah satu penyebab kebijakan ekonomi yang dibentuk oleh Kabinet Merah Putih tidak terarah.
 
Hal tersebut, jelas Yose, terlihat dari kebijakan-kebijakan yang disusun tidak terlihat kompak dalam menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan ekonomi yang menimpa masyarakat.
 
Sebagai contoh, sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bakal memberikan insentif diskon tarif listrik sebesar 50 persen. Namun demikian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut.
 
"Dengan begitu besarnya kabinet, kemudian juga fungsi dan tujuannya itu pertama terdistribusi secara sangat luas. Sehingga sering sekali kita lihat ada overlap antara satu kementerian dengan lembaga yang lain," ucap Yose saat dihubungi, dikutip Rabu, 4 Juni 2025.
 
"Ataupun juga ada, selain overlap juga ada kurangnya koordinasi, kurangnya komunikasi. Sehingga sampai sekarang belum bisa dipecahkan, belum bisa dikembangkan satu mekanisme yang memungkinkan komunikasi antara satu lembaga dan kementerian itu dengan lembaga kementerian lainnya," sambung dia.
 

Baca juga: Ngeles! Kementerian ESDM tak Terlibat Pembatalan Diskon Tarif Listrik

(Ilustrasi, pemerintah batal beri diskon tarif listrik. Foto: dok PLN)
 

Nyaris seluruh pejabat kementerian dijejali politisi

 
Di sisi lain, Yose melihat political motive yang semakin menguat pada menteri-menteri kabinet Merah Putih. Sebab, hampir seluruh kementerian di kabinet Merah Putih diisi oleh para politisi.
 
"Misalnya ketua-ketua umum partai politik itu dijadikan menteri. Sehingga terjadi semacam kompetisi yang makin mencuat, dulu-duluan antara berbagai kementerian dan lembaga ini, sehingga tidak mengkoordinasikan. Sekali lagi juga akhirnya kembali tidak ada komunikasi dan tidak ada koordinasi," sebut Yose.
 
Selain itu, Yose mengakui sekarang ini technocratic approach semakin langka karena jarangnya diskursus atau debat yang menampilkan angka-angka ataupun menampilkan evidence based policy.
 
"Jadi kebanyakan kebijakan-kebijakan ini bukan berdasarkan analisis yang cukup baik, tetapi dilakukan tadi karena political motive misalnya, ataupun juga kompetisi antara satu kementerian dengan kementerian yang lainnya," papar dia.
 
"Ini menyebabkan kadang-kadang program itu juga dijalankan atau diluncurkan sehari ini, seminggu kemudian dibatalkan," beber Yose.