PM Thailand Diskors Mahkamah Konstitusi, Dinasti Shinawatra Terguncang

Bangkok: Dinasti politik Thailand menghadapi ujian besar pada Selasa, 1 Juli 2025, ketika Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra diskors oleh Mahkamah Konstitusi, sementara ayahnya, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, hadir di pengadilan dalam sidang terpisah atas tuduhan pencemaran nama baik negara.

Selama dua dekade terakhir, politik Thailand telah diwarnai ketegangan antara elite konservatif pro-militer dan pro-monarki, dengan klan Shinawatra kerap dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial tradisional.

Thaksin—miliarder sekaligus mantan perdana menteri dua periode—menjalani persidangan di Pengadilan Pidana Bangkok atas tuduhan melanggar undang-undang lese majeste, hukum ketat yang melarang kritik terhadap monarki. Kasus ini berawal dari wawancaranya dengan media Korea Selatan pada 2015. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman hingga 15 tahun penjara.

Hari ini, dikutip dari Channel News Asia, Paetongtarn menjalani sidang Mahkamah Konstitusi Thailand atas tuduhan melanggar etika menteri selama perselisihan diplomatik dengan Kamboja. Tuduhan dipicu oleh rekaman panggilan telepon bocor antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.

Dalam rekaman itu, ia memanggil Hun Sen "paman" dan menyebut seorang jenderal militer Thailand sebagai "lawan"—pernyataan yang memicu kritik tajam dari kubu konservatif.

"Saya akan membiarkan proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Jika Anda bertanya apakah saya khawatir, saya khawatir," ujar Paetongtarn pada wartawan sehari sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk menskors Paetongtarn dari jabatannya, dan menyerahkan wewenang kepada wakilnya, Phumtham Wechayachai, selama masa persidangan berlangsung. Pada hari yang sama, Raja Thailand menyetujui perombakan kabinet setelah sejumlah sekutu Paetongtarn mengundurkan diri.

Skandal ini semakin memperdalam krisis politik yang dihadapi pemerintahan Pheu Thai. Partai itu telah kehilangan mitra koalisi utama, dan sekitar 10.000 demonstran turun ke jalan di Bangkok selama akhir pekan menuntut pengunduran diri Paetongtarn.

Kembalinya Thaksin ke Thailand pada 2023 setelah 15 tahun pengasingan menandai babak baru dalam konflik politik ini. Meski dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, ia segera dipindahkan ke rumah sakit karena alasan kesehatan dan kemudian mendapat pengampunan kerajaan. (Nada Nisrina)

Baca juga:  Wakil PM Thailand Gantikan Sementara Paetongtarn Shinawatra