PKS Setuju Penghapusan Tunjangan Rumah Dinas Anggota DPR RI

Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid mengatakan pihaknya mendukung penghapusan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR RI. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan prinsip kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi prioritas pemerintah. 

“Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran,” ujar Kholid dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 30 Agustus 2025.

Kholid mengatakan, setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara optimal untuk kepentingan publik. 
Dengan meniadakan tunjangan rumah dinas, penghematan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan dukungan bagi UMKM.
 

Baca juga:  Fraksi PDIP Minta Tunjangan Rumah Anggota DPR Dibatalkan

“DPR RI sebagai institusi wakil rakyat berkewajiban menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Ini bukan hanya soal penghematan, tapi juga keteladanan dan rasa keadilan,” ungkap Kholid.

PKS menilai langkah penghapusan tunjangan itu juga penting. Salah satunya bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

“Kepercayaan rakyat hanya bisa diraih jika wakilnya konsisten menunjukkan sikap empati, akuntabel, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” ujar Kholid.