Pemerintah Bakal Pelajari Rencana Pembentukan Badan Pelaksana Reformasi Agraria

Jakarta: Pemerintah bakal mempelajari rencana pembentukan Badan Pelaksana Reformasi Agraria. Pembentukan badan ini merupakan hasil kesimpulan rapat DPR bersama pemerintah saat menerima audiensi serikat petani membahas konsorsium pembaruan agraria.

"Saya bilang kita pelajari dulu sama-sama, minta waktu," kata Kepala Staf Presiden Kepresidenan Muhammad Qodari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 September 2025.

Qodari juga belum mengungkap rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait persetujuan badan tersebut. Terpenting, kata dia, saat ini pemerintah akan berkomunikasi dengan lembaga terkait soal pembentukan Badan Pelaksana Reformasi Agraria.

"Kerjanya nanti kita komunikasi antar kelembagaan, karena pasti ini kan harus bicara aturan yang sudah ada dipelajari, lembaga-lembaga yang sudah ada dipelajari, dicari positioning yang bagus," ucap Qodari.

Pimpinan DPR dan pemerintah audiensi dengan serikat tani. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Sebelumnya, DPR menyepakati sejumlah poin usai menerima audiensi dari serikat petani membahas konsorsium pembaruan agraria. Salah satunya mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Rerformasi Agraria.

DPR juga setuju membentuk panitia khusus (pansus) penyelesaian konflik agraria. Kemudian, mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI.