Legislator: Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Petani, Nelayan, dan Rakyat Kecil

Jakarta: Komisi IV menyetujui efisiensi anggaran di berbagai sektor. Antara lain Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp10,28 triliun (35,01 persen dari total anggaran), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp2,12 triliun (34,09 persen dari total anggaran), Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebesar Rp1,21 triliun (23,6 persen dari total anggaran), Badan Karantina Indonesia sebesar Rp395,88 miliar (27,87 persen dari total anggaran), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp160,9 miliar (48,76 persen dari total anggaran).

Anggota Komisi IV, Saadiah Uluputty, menegaskan efisiensi anggaran harus tetap menjamin kesejahteraan rakyat. Terutama, sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat.
 
"Kita perlu memastikan pemotongan anggaran tidak mengorbankan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi petani, nelayan, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini," ujar Saadiah dikutip pada Minggu, 16 Februari 2025.

Saadiah juga menyoroti pentingnya perhitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran untuk program-program strategis yang mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
 
"Efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi harus diiringi dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat pelayanan publik," ujar dia.
 

Baca Juga:  Soal Efisiensi Anggaran, Surya Paloh: Kalau Tak Tepat Pemerintah Pasti Evaluasi

Saadiah menerangkan Komisi IV juga mendorong pemerintah tetap memprioritaskan alokasi anggaran bagi program-program yang mendukung swasembada pangan dan keberlanjutan sektor pertanian serta kelautan.
 
"Kami akan mengawal agar anggaran yang tersedia digunakan secara optimal dan tetap berpihak kepada rakyat," ujar dia.

Dia mengatakan DPR dan pemerintah berkomitmen saling bekerja sama memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak mengurangi efektivitas pelayanan publik, serta tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.