Indonesia Kecam Israel yang Berupaya Melemahkan Kesepakatan Gencatan Senjata

Jakarta: Indonesia mengecam upaya Israel untuk melemahkan kesepakatan gencatan senjata dengan melanggar ketentuan awal. Israel secara sepihak menuntut perpanjangan fase pertama, dan menghindari pembahasan fase kedua.

“Menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menjadikannya sebagai alat tawar dalam perundingan gencatan senjata merupakan kejahatan perang serta pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia,” pernyataan Kementerian Luar Negeri yang dikutip dari Kemlu.go.id, Senin 3 Maret 2025.

“Indonesia mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan kepada Israel agar segera memperbolehkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan melanjutkan negosiasi fase kedua sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata,” tegas pihak Kemenlu.

Lebih lanjut Kemenlu menegaskan bahwa Indonesia tegaskan kembali dukungan teguhnya bagi Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan.

Netanyahu tolak gencatan

Dalam pertemuan kabinet mingguan, Netanyahu menyampaikan bahwa dirinya telah mengadakan diskusi keamanan dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, para pemimpin partai koalisi, serta tim negosiasi terkait masa depan kesepakatan gencatan senjata.

Setelah diskusi tersebut, Israel memutuskan untuk mengadopsi rencana yang diajukan oleh utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata sementara selama bulan Ramadan dan perayaan Paskah Yahudi.

"Kami sepenuhnya berkoordinasi dengan Presiden Trump dan timnya," ujar Netanyahu dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip dari Yeni Safak, Senin, 3 Maret 2025.

Menurut Netanyahu, Witkoff mengajukan proposal tersebut setelah menilai bahwa tidak ada prospek dalam waktu dekat untuk menjembatani perbedaan sikap antara Israel dan Hamas mengenai tahap kedua kesepakatan.

"Kami memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai kemungkinan kesepakatan," katanya, menggambarkan proposal itu sebagai "jalur negosiasi" untuk tahapan berikutnya.

Namun, sikap Netanyahu tidak didukung oleh seluruh anggota pemerintahannya. Menteri Dalam Negeri Israel Moshe Arbel menyatakan dukungannya terhadap tahap kedua pertukaran tahanan dan gencatan senjata.