Ketua LPAI, Seto Mulyadi, saat di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Metrotvnews.com/ Roni Kurniawan
Roni Kurniawan • 11 May 2025 16:21
Bandung: Program wajib militer atau Pendidikan Karakter Panca Waluya bagi siswa bermasalah di Jawa Barat dinilai tidak melanggar hak anak.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto, menilai program tersebut tetap menggunakan bahasa anak meski berlangsung di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Kak Seto, pendidikan karakter yang dicetuskan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bagi siswa bermasalah tersebut hanya memiliki perbedaan tempat belajar yaitu di kawasan militer. Akan tetapi, pola pembekalan dinilai tidak melanggar hak para siswa.
"Sering kali ada anggapan keliru. Meskipun ada unsur kedisiplinan ala militer, pendekatannya tetap menggunakan bahasa anak dan menjunjung tinggi hak-hak mereka," kata Kak Seto dalam keterangan resmi dari Humas Jabar, Minggu, 11 Mei 2025.
Baca: Pemkot Tasikmalaya Kaji Pelajar Masuk Barak Militer
|