Kop Des Merah Putih Dikritisi, Dinilai Hambat Perkembangan Koperasi

Jakarta: Rencana pemerintah untuk membentuk Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih dipandang sebagai suatu kemunduran yang dapat menghambat perkembangan koperasi di Tanah Air. Sistem yang tersentralisasi dinilai meluruhkan kemajemukan jenis usaha dengan dasar kekeluargaan tersebut.
 
Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Jimly Asshiddiqie menyebutkan penamaan Merah Putih juga terkesan memaksa. Nama 'Merah putih' dianggap terlalu politis.
 
"Lagi pula kalau dia koperasi desa, itu sekaligus di daerah-daerah yang masih ada KUD (Koperasi Unit Desa) itu bisa direvitalisasi," kata Jimly saat menerima Audiensi dari Media Indonesia, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.
 
"Jadi sebaiknya tidak usah pakai merek (Merah Putih). Nanti itu disalahpahami dan bahkan bisa menimbulkan perpecahan," tambah dia.
 
Penamaan Merah Putih sarat akan pemusatan dan penyeragaman. Padahal tiap daerah memiliki koperasi dengan jenis usaha yang khas dan melekat di masing-masing wilayah. Kesamaan yang dipaksakan itu dikhawatirkan bakal memagari usaha-usaha koperasi di berbagai daerah.
 
"Makna ideologis merah putih itu nasionalis. Berarti yang lain, itu tidak nasionalis. Nah itu akan menimbulkan perpecahan di lapangan," jelas dia.
 

Baca juga: Kop Des Merah Putih Bisa Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah

 

Lebih baik perkuat BUMDes atau KUD

 
Wakil Ketua Umum yang juga Ketua Harian Dekopin Agung Sudjatmoko menambahkan, ketimbang membentuk Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah lebih baik memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun KUD yang telah ada.
 
Kemunculan Koperasi Desa Merah Putih sejauh ini hanya berorientasi pada aspek kuantitatif atau jumlah tanpa kejelasan substansial. Padahal yang diperlukan saat ini ialah bagaimana meningkatkan kualitas koperasi di Tanah Air.
 
"Jadi ini hanya pendekatan sentralistik kuantitatif, tidak pada penguatan organisasi koperasi sebagai akumulasi dari sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Ini yang mesti harus dilihat," kata Agung.
 
Pembentukkan Koperasi Desa Merah Putih juga tak serta merta mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia. Hal yang lebih penting untuk dilakukan ialah bagaimana pemerintah bisa mendorong keterlibatan koperasi pada skala ekonomi yang lebih besar.
 
Itu menurut Agung dapat dilakukan dengan klasterisasi jenis usaha koperasi yang dibutuhkan dan berpotensi tumbuh di masing-masing wilayah. "Koperasi yang terjadi harusnya jangan koperasi territorial. (koperasi) ini (akan) menjadi satu kekuatan besar kalau pendekatannya pendekatan ke basic usaha," tuturnya.


(Ilustrasi koperasi. Foto: dok Ajaib)
 

Koperasi perlu pendekatan khusus

 
Wakil Ketua Umum Dekopin Mohamad Idris Laena menuturkan, diperlukan pendekatan khusus untuk koperasi agar bisa tumbuh dan bergeliat. Itu selama ini kerap salah diimplementasikan oleh pemerintah.
 
"Kami di Dewan Koperasi Indonesia ini menganggap koperasi itu sebetulnya nggak bisa top down. Dia harus bottom up," tutur dia.
 
"Koperasi yang berkembang itu mereka yang memang bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi daerahnya. Jadi kalau dibikin berdasarkan kebutuhan masyarakat di situ, mereka bisa mempunyai bargaining yang kuat terhadap perusahaan-perusahaan," tambah Idris.