Kurangnya Resapan Air Salah Satu Pemicu Banjir Jabodetabek

Jakarta: Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Luki Subehi menyampaikan, banjir Jabodetabek bukan semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi. Pengelolaan sumber daya air dan perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan ikut mempengaruhi.

Ia menekankan bahwa pengurangan luas hutan dan daerah resapan air di wilayah hulu, khususnya di sepanjang Sungai Bekasi dan Ciliwung, menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya aliran air permukaan. Sehingga, berujung pada banjir.

"Banjir di Bekasi, misalnya, terjadi hampir setiap tahun karena daerah hulunya kurang mampu meresapkan air, sementara daerah datarannya telah dipenuhi permukiman," kata Luki saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 8 Maret 2025.

Sistem drainase di Jabodetabek yang sudah tidak memadai turut memperparah kondisi banjir. Luki menyoroti bahwa banyak sistem drainase yang masih menggunakan perhitungan lama tanpa memperhitungkan peningkatan hujan ekstrem akibat perubahan iklim dan perkembangan tata guna lahan.

"Pembangunan kawasan permukiman baru sering kali tidak diiringi dengan sistem drainase yang memadai, sehingga limpasan air hujan tidak dapat tertampung dengan baik," ungkap dia.
 

Baca juga:  Penyebab Banjir di Jabodetabek Bukan Hanya Curah Hujan Tinggi, Apa Saja?

Menurut dia, salah satu langkah mitigasi yang perlu segera dilakukan adalah pengerukan sungai dan saluran air. Hal itu harus dilakukan sebelum musim hujan tiba untuk meningkatkan kapasitas aliran air.

"Di beberapa negara seperti Belanda, konsep 'Room for Water' diterapkan dengan menyediakan kolam-kolam penampungan air di sekitar sungai. Namun, di beberapa wilayah Jabodetabek, yang ada justru 'Room for People', di mana banyak pemukiman dibangun di sekitar sungai," sebut dia.

Luki juga menekankan pentingnya koordinasi antarwilayah dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Terutama untuk sungai yang melewati lebih dari satu kabupaten atau kota.

"Menurut PP Nomor 37 Tahun 2012, pengelolaan DAS harus dikoordinasikan oleh gubernur agar kebijakan di hulu dan hilir selaras, termasuk dalam penerapan aturan konservasi tanah dan air," ujar dia.