PDIP Tidak Tunjuk Plt Sekjen usai Hasto Ditahan KPK

Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) tidak menunjuk petugas pelaksana (Plt) untuk menggantikan Hasto Kristiyanto dari jabatan Sekjen. Hasto saat ini ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan langsung ditahan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengatakan, keputusan ini diambil sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Megawati disebut akan langsung mengomandoi partai berlogo banteng ini.

“Ibu ketua umum tidak menunjukkan Plt sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” kata dia dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.

Hasto terseret dua kasus, yakni, dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, dan perintangan penyidikan. Dia kini ditahan untuk 20 hari pertama.
 

Baca juga:  Hasto Ditahan Sebelum Kongres, PDIP: Operasi Politik Mengaut-aut Partai

Sebelumnya, KPK mengungkap adanya dana Rp400 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.

“Kusnadi menitipkan uang yang dibungkus amplop warna cokelat, yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kabiro Hukum KPK Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025.

Iskandar mengatakan, uang dari Hasto disebut sebagai operasional pengurusan proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku. Buronan paling dicari itu menyiapkan Rp600 juta untuk menyuap Wahyu.

“Dan (Kusnadi) mengatakan ‘Mas, ini ada perintah Pak Sekjen (Hasto) untuk menyerahkan uang operasional Rp400 juta ke Pak Saeful, yang Rp600 juta Harun’,” ucap Iskandar.

Uang itu diserahkan di Ruang Rapat Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dana dari Hasto itu diterima oleh Advokat Donny Tri Istiqomah yang juga mengurusi suap proses PAW Harun ini.