PBB Sebut Jumlah Perempuan di Area Konflik Mematikan Capai Rekor Baru

New York: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa perempuan di seluruh dunia menghadapi tren mengkhawatirkan, yaitu berupa kekerasan, konflik, dan pengucilan sosial.

Menurut data PBB, jumlah perempuan yang tinggal di dekat wilayah konflik mematikan saat ini juga mencapai angka tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

“Tahun lalu, sebanyak 676 juta perempuan tinggal dalam radius 50 kilometer dari lokasi konflik mematikan. Ini angka tertinggi dalam beberapa dekade terakhir,” kata Guterres dalam pernyataannya di hadapan Dewan Keamanan PBB pada debat tahunan bertema Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.

Dilansir dari Antara, Selasa, 7 Oktober 2025, ia menambahkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak perempuan meningkat tajam, dengan jumlah kasus yang terdokumentasi naik hingga 35 persen. Di beberapa wilayah, anak perempuan bahkan mencakup hampir separuh dari seluruh korban kekerasan tersebut.

Guterres menegaskan bahwa meskipun telah ada kemajuan selama bertahun-tahun, pencapaian global dalam partisipasi perempuan di bidang perdamaian dan keamanan masih rapuh dan bahkan menunjukkan tanda-tanda kemunduran.

“Di Afghanistan, penghapusan sistematis terhadap perempuan dan anak perempuan dari kehidupan publik berlangsung sangat cepat, dengan pembatasan yang mengerikan dalam akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan keadilan, serta meningkatnya kekerasan seksual dan angka kematian ibu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa di wilayah Palestina yang diduduki, Sudan, Haiti, Myanmar, dan sejumlah negara lainnya, perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko besar serta tingkat kekerasan yang mengerikan. Organisasi perempuan yang selama ini membantu mereka justru kekurangan sumber daya untuk terus beroperasi.

Guterres menyerukan kepada seluruh negara anggota untuk mempercepat pelaksanaan komitmen di bawah agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Pact for the Future (Pakta untuk Masa Depan).

“Sekarang saatnya bagi negara-negara anggota untuk mempercepat komitmen mereka terkait perempuan, perdamaian, dan keamanan,” tegas Guterres.

Ia juga menguraikan sejumlah langkah untuk memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan perdamaian, termasuk dengan memprioritaskan pendanaan, partisipasi, akuntabilitas, perlindungan, serta penerapan komitmen tersebut ke dalam hukum, kebijakan, perencanaan, anggaran, dan program nasional.

Guterres menekankan bahwa agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan harus memberikan perubahan yang terukur.

“Lebih banyak perempuan harus terlibat dalam perundingan damai, reformasi keamanan, dan rencana pemulihan. Resolusi 1325 sudah jelas: perempuan adalah pemimpin perdamaian bagi semua. Dunia tidak memerlukan lebih banyak pengingat akan kebenaran itu, tetapi hasil nyata yang mencerminkannya,” tutupnya.

Baca juga:  PBB Desak Peningkatan Dukungan untuk Organisasi Perempuan di Wilayah Konflik