Legislator PDIP Minta Program Elektrifikasi Desa Dituntaskan

ilustrasi medcom.id

Legislator PDIP Minta Program Elektrifikasi Desa Dituntaskan

Whisnu Mardiansyah • 10 July 2025 06:10

Jakarta: Komisi VI DPR RI mempertanyakan mengenai tarif dasar listrik yanmg dirasa semakin memberatkan masyarakat di bawah. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Aimah Nurul Anam menanyakan mengenai gangguan token listrik, tarif, hingga proyek listrik desa yang terus menyedot anggaran besar. Mufti Anam mengungkapkan keluhan masyarakat yang belakangan ini ramai soal token listrik. 

“Banyak warga mengadu ke kami. Mereka beli token, tapi saat dimasukkan gagal, dan pulsa mereka hilang begitu saja. Ini aneh dan perlu segera diaudit,” kata Mufti di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 9 Juli 2025.

Mufti juga menyinggung soal wacana kenaikan tarif listrik yang disebut-sebut naik hingga 30-50 persen. “Kami pernah bahas ini di rapat sebelumnya, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban tegas. Warga kami tetap merasa tarif listrik makin mahal,” ucap Mufti Anam.
 

Baca: Bahlil Semprot Dirjen dan Dirut PLN Gara-Gara Data Objek Swasembada Energi

Mufti juga mengingatkan bahwa sejak 2020, PLN sudah menerima dana PMN Rp5 triliun untuk proyek listrik desa. Namun di tahun-tahun berikutnya, permintaan anggaran makin besar, Rp10 triliun di 2023, dan Rp5,86 triliun lagi di 2024.

Namun, ia mempertanyakan data antara PLN dan Kementerian ESDM soal desa berlistrik tak pernah sama. PLN mengeklaim rasio elektrifikasi desa sudah 99,92 persen, tapi Kementerian ESDM menyebut elektrifikasi rumah tangga nasional baru 99,63 persen. 

Ia menilai perbedaan data tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan antar lembaga. Bahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat mempertanyakan hal serupa dalam rapat sebelumnya. Karena itu, Mufti Anam mendesak Kementerian BUMN segera melakukan audit menyeluruh terhadap program listrik desa dan penggunaan dana PMN oleh PLN.

“Kami tidak mau tahun depan PLN datang lagi dengan permintaan dana yang sama. Datanya harus jelas, laporannya transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” tandasnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Whisnu M)