Penguatan Efektivitas Kebijakan Fiskal di RAPBN 2024 Disepakati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: Kemenkeu

Penguatan Efektivitas Kebijakan Fiskal di RAPBN 2024 Disepakati

Angga Bratadharma • 29 August 2023 16:32

Jakarta: Dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya. Menkeu menyebut pemerintah sepakat dengan semua fraksi untuk memperkuat efektivitas kebijakan fiskal tahun depan.

"Kami sepakat dengan semua Fraksi DPR mengenai pentingnya untuk menguatkan kebijakan APBN sebagai instrumen di dalam melindungi ekonomi dan rakyat guna menghadapi ketidakpastian global," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 Agustus 2023.

Pada Rapat Paripurna sebelumnya, Fraksi-Fraksi DPR RI seluruhnya menggarisbawahi semakin kompleks dan beratnya tantangan mengelola ekonomi ke depan, khususnya ancaman eksternal dengan melemahnya kinerja ekonomi global dan meningkatnya fragmentasi geopolitik dan berbagai potensi implikasinya.

"Kita patut bersyukur dengan kerja keras dan sinergi yang kuat maka Indonesia mampu mengatasi pandemi dan terus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Ini menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi ke depan di dalam mewujudkan semua Visi Indonesia Maju 2045," kata Menkeu.

Menkeu mengungkapkan, dalam guncangan dan kompleksitas kondisi global usai pandemi, Indonesia menjadi sedikit negara yang mampu menjaga pemulihan ekonomi secara baik. Untuk itu, APBN akan terus dijadikan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan menuntaskan berbagai prioritas pembangunan.

Jawaban pemerintah terkait asumsi pertumbuhan ekonomi

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani pun memaparkan jawaban pemerintah terkait asumsi pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi, optimalisasi pendapatan negara, dan peningkatan kualitas belanja.

Selain itu, Menkeu menjelaskan kebijakan pemberian insentif terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), upaya pemerintah untuk menjamin subsidi tepat sasaran, peningkatan sinergi keuangan pusat-daerah, dan sebagainya.

Menkeu pun menyambut baik dukungan anggota dewan untuk membahas lebih lanjut RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal yang telah disepakati.


"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Fraksi DPR yang telah menyampaikan pandangan terhadap RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden pada 16 Agustus," ucap sang Bendahara Negara.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Angga Bratadharma)