Satu Data Indonesia Harus Diintegrasikan

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus diintegrasikan. Interaksi antara hulu dan hilir perlu dikalibrasi agar menjadi satu service atau satu interface.

Sehingga dibutuhkan koordinasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya pengumpulan data secara terpusat. Dengan demikian, akan berdampak terhadap layanan publik, efisiensi anggaran, hingga program pemerintah yang tepat sasaran.

"Fokus Bapak Presiden itu adalah impact-nya pada kualitas layanan, simplifikasi, dan kepastian prosedur yang tidak berbelit-belit. Jadi efisiensi. Menurut saya, itu yang harusnya dijadikan fokus dari SDI dan SPBE dari sisi impact terhadap pelayanan," tegas Sri Mulyani dalam Rapat Dewan Pengarah SDI Tahun 2023, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 13 Juli 2023.

Diketahui, pembentukan SDI bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekaligus menyederhanakan prosedur pelayanan publik, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. Sri Mulyani pun turut memberikan perhatian terhadap capaian serta aspek dalam pembentukan SDI.

"Saya sendiri menaruh perhatian khusus pada proses bagaimana agar pembentukan data dari hulu hingga ke hilir dapat dikoordinasikan secara baik karena proses ini melibatkan banyak pihak," tuturnya.

Bendahara Negara itu meyakini, Satu Data Indonesia dapat terus berupaya membangun Indonesia melalui digital public infrastructure yang kuat dan kredibel untuk mendukung Indonesia semakin maju, adil, dan makmur.

"Saya mengapresiasi tim Satu Data Indonesia yang terus membangun koordinasi antarseluruh pihak yang memang tidak mudah," ujar Sri Mulyani.