Komunitas Internasional Didesak Segera Hentikan Eskalasi Konflik AS-Iran

Jakarta: Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik mengutuk keras serangan militer yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Tindakan tersebut dinilai telah memicu eskalasi serius dan memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah, serta berisiko memperluas konflik regional menjadi krisis internasional.

Presiden JDF Asia Pasifik, Jazuli Juwaini menegaskan serangan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum internasional.

"Kami mengecam keras tindakan agresi yang berpotensi menimbulkan korban sipil dan memperluas instabilitas kawasan. Segala bentuk penggunaan kekuatan militer yang melanggar prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional," tegas Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Maret 2025.

Menurutnya, kebijakan luar negeri yang bertumpu pada pendekatan koersif, tekanan sepihak, dan penggunaan kekuatan bersenjata hanya akan memperpanjang siklus konflik dan memperdalam krisis kemanusiaan. Ia menilai tindakan tersebut mengancam ketertiban dan perdamaian dunia.
 

"Dunia tidak bisa dipimpin dengan cara kekerasan dan pemaksaan. Kepemimpinan global yang bertanggung jawab harus berpijak pada dialog, diplomasi, serta penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional. Dunia yang waras harus kompak menghentikan eskalasi ini," kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

JDF Asia Pasifik menekankan setiap eskalasi militer berpotensi menimbulkan korban sipil, menghancurkan infrastruktur vital, serta memicu gelombang pengungsian baru yang akan memperburuk kondisi kemanusiaan di kawasan. Saat ini saja, perang sudah mengganggu penerbangan, arus barang dan jasa vital, hingga stabilitas ekonomi global.


Gumpalan asap hitam dari lokasi serangan AS-Israel di Iran. (Anadolu)

Organisasi ini juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera mendorong deeskalasi, gencatan senjata, serta pembukaan jalur diplomasi yang konstruktif guna mencegah konflik yang lebih luas.

Selain itu, lembaga-lembaga internasional yang berwenang didorong untuk melakukan penyelidikan independen dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter.

"Perdamaian bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Solidaritas global sangat dibutuhkan untuk menghentikan spiral kekerasan dan mengembalikan komitmen pada tatanan dunia yang adil, damai, dan berbasis hukum," tutup Jazuli.