KLH Targetkan Bebas Open Dumping 2026, Sejumlah TPA Disidik

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan menghentikan seluruh praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping di Indonesia pada 2026. Langkah ini akan diperkuat dengan pendekatan hukum, di mana sejumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) besar kini telah masuk dalam tahap penyidikan.

“Kita memiliki target untuk mengakhiri praktik open dumping di seluruh tanah air di tahun 2026. Target ini ambisius, iya, tetapi terukur,” ujar Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam Rakornas Pengelolaan Sampah di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
 

Hanif menjelaskan bahwa mengakhiri open dumping bukan berarti menutup TPA secara total, melainkan mengubah sistem pembuangan menjadi controlled landfill. Hingga saat ini, KLH mencatat masih ada sekitar 325 TPA yang berstatus open dumping dari total 485 TPA yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi administratif.

“TPA ditutup dengan tanah atau geotekstil dan seterusnya,” jelas Hanif.

Ketegasan KLH dibuktikan dengan dimulainya proses penyidikan terhadap sejumlah TPA dan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah, termasuk TPA Suwung di Bali dan TPA Bantar Gebang di Bekasi. Selain itu, penyelidikan serius juga tengah menyasar wilayah Denpasar, Badung, hingga Tangerang Selatan.

“Kota-kota yang problem dengan sampahnya kita geser pendekatannya ke pendekatan hukum untuk memastikan langkah ini benar-benar sistematis dan kuat,” ucap Hanif.


Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Foto: Metro TV/Enrich Samuel.

Hanif optimistis target tahun depan dapat tercapai karena penegakan hukum kini menjadi pilar utama selain pembinaan. Ia berharap langkah ini memberikan efek jera bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

“Kita harapkan deterrent effect-nya terasa, sehingga daerah lain juga segera berbenah,” kata Hanif.