Fase II SLPI Diluncurkan, Pemerintah Sebut Lanskap Indonesia Sebagai Aset Nasional

Jakarta: Pemerintah RI, Kedutaan Besar Swiss, dan The United Nations Development Programme (UNDP) meluncurkan fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) untuk memperkuat tata kelola lanskap berkelanjutan, mata pencaharian masyarakat pedesaan, dan rantai nilai komoditas yang tangguh di Indonesia. Fase kedua SLPI menjadi kesempatan bagi Indonesia menunjukkan praktik pengelolaan lanskap berkelanjutan di tingkat lapangan.

“Lanskap Indonesia adalah aset nasional, dan melindunginya sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat kita merupakan prioritas nasional," kata Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera saat membuka peluncuran program tersebut di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin, 22 Juni 2026.

Menurut Dida, program tersebut juga dapat memperkuat pembelajaran kelembagaan, termasuk mendukung institusionalisasi forum multipihak dalam pemerintahan dan mengintegrasikan ke dalam sistem pembiayaan serta perencanaan. Dengan demikian, pengelolaan lanskap berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Sementara itu, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Olivier Zehnder mengatakan pihaknya memandang SLPI sebagai bukti nyata kemitraan yang kuat menghasilkan dampak berkelanjutan. Menurut dia, fase pertama program tersebut menunjukkan pengelolaan lanskap berkelanjutan tidak hanya membantu melindungi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses terhadap peluang pasar yang lebih baik.

“Melalui Fase II, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas capaian tersebut, sekaligus memastikan praktik-praktik yang telah terbukti berhasil dapat terintegrasi dalam sistem dan terus memberikan manfaat jangka panjang,” ujar Olivier Zehnder.

Dalam kesempatan yang sama, Head of Nature and Low Carbon Development Unit UNDP Indonesia Aretha Aprilia mengatakan pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat menjadi bagian dari solusi.

"Melalui SLPI, UNDP mendukung platform multipihak yang mempertemukan petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan," kata Aretha.

Ilustrasi: peluncuran SLPI Fase II bersama Pemerintah Indonesia, Pemerintah Swiss, UNDP, dan mitra lanskap. Dok. Istimewa

Dia mengatakan fase kedua UNDP akan memperkuat keberlanjutan platform tersebut dengan mengintegrasikan ke dalam sistem dan kelembagaan nasional agar dampak yang dicapai dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pihak.

Berlandaskan capaian fase pertama yang berlangsung pada 2023-2025 dengan dukungan Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), SLPI fase kedua akan berjalan pada 2026-2029 dengan fokus pada penguatan pendekatan yang telah diuji pada tahap percontohan menjadi bagian dari sistem yang lebih kokoh.

Program tersebut akan memperkuat kemitraan para pemangku kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, sekaligus meningkatkan sistem pemantauan serta pendanaan agar manfaat program dapat berkelanjutan setelah masa pelaksanaannya berakhir.

Fase kedua juga memberikan penekanan lebih besar pada koordinasi nasional dan daerah, pemantauan berbasis hasil, mobilisasi sumber daya domestik, serta keterlibatan sektor swasta. Prioritas tersebut merupakan tindak lanjut dari pembelajaran pada fase pertama dan ditujukan untuk memperkuat kepemilikan jangka panjang oleh lembaga-lembaga Indonesia serta para pemangku kepentingan di tingkat lanskap.