Menbud Serahkan SK Penanggung Jawab Keraton Solo, Minta Konflik Segera Tuntas

Solo: Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon meminta agar konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat segera diselesaikan. Polemik yang berkepanjangan dinilai dapat menghambat program revitalisasi kawasan cagar budaya tersebut.

"Mungkin akan memperlambat (jika masih konflik). Tapi kita akan jalan terus, karena ini cagar budaya, kita rawat. Saya yakin semua pihak pasti setuju. Kita lakukan sebagai bentuk komitmen negara hadir dalam kemajuan kebudayaan," kata Fadli usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) penunjukan penanggung jawab Keraton Solo kepada KGPAA Tedjowulan, Minggu, 18 Januari 2026.


Menbud Fadli Zon menyerahkan SK penunjukan KGPAA Tedjowulan sebagai penanggungjawab di Keraton Solo. Metrotvnews.com/ Triawati 

Fadli menegaskan Tedjowulan ditunjuk sebagai pelaksana tugas raja sekaligus penanggung jawab pengelolaan Keraton Solo. Ia diharapkan mampu merangkul seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan internal melalui musyawarah.

"Pelaksananya beliau, Panembahan Tedjowulan. Nanti beliau akan mengundang kalau terkait dengan musyawarah mufakat itu beliau yang akan mengundang semua kerabat ya untuk duduk. Jadi kan harus kita tunjuk dulu siapa pelaksananya. Supaya kalau kita menghibahkan ada dana gitu kan kepada siapa,," ujar Fadli.

Menurut Fadli, penunjukan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga Keraton Solo sebagai warisan budaya. Program revitalisasi, seperti pemugaran Panggung Songgo Buwono, disebut akan terus dilanjutkan.

Protes Kubu Pakubuwono XIV

Momen penyerahan SK sempat diwarnai aksi protes dari kubu Pakubuwono XIV Purboyo. Putri tertua PB XIII GKR Timoer Rumbay, tiba-tiba naik ke mimbar setelah Fadli Zon menyampaikan sambutan.

“Maaf Bapak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya punya hak sebagai warga negara Indonesia,” kata Timoer sebelum panitia mematikan mikrofon. Aksi tersebut memicu kericuhan kecil dari para sentono, abdi dalem, dan tamu undangan. Usai acara, Timoer menyatakan pihaknya merasa tidak dilibatkan dalam proses penunjukan Tedjowulan. “Kami keluarga besar PB XIII merasa tidak diorangkan. Keraton ini ada tuan rumahnya, tetapi kami tidak diberitahu tentang acara ini,” ungkapnya.

Selain protes lisan, kubu Purboyo juga membagikan surat keberatan atas SK yang diterbitkan Menbud. Hingga kini, pemerintah berharap seluruh pihak dapat menahan diri demi keberlanjutan pelestarian Keraton Solo.