Legislator Dorong RUU Satu Data Indonesia Demi Ketepatan Sasaran Bansos

Jakarta: Anggota Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk segera memperkuat program Satu Data Indonesia. Hal ini guna mengakhiri polemik penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. 

Rieke menekankan bahwa akar masalah dari carut-marutnya bantuan iuran kesehatan terletak pada ketidakmampuan negara membedakan antara data statistik yang bersifat agregat dengan data dasar negara yang seharusnya menjadi rujukan utama kebijakan pembangunan.

"Data statistik itu tidak bisa disamakan dengan data dasar negara, dengan metadata sehingga kemudian kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappenas bersama kementerian lembaga pemerintah daerah dan pemerintahan desa itu sebaiknya, bukan sebaiknya, seharusnya tidak mengacu pada data yang hanya berbasis pada sampling atau agregat begitu," ujar Rieke di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
 

Politikus PDI Perjuangan ini menyoroti polemik penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. Menurutnya, penghapusan data tersebut terjadi karena adanya penggunaan rujukan data di luar produksi resmi Kemensos, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa 11 juta yang terindikasi datanya dihapus dari PBI itu bukan data yang diproduksi dan direproduksi oleh Kemensos,” tegas Rieke.

Guna mengantisipasi masalah serupa, Rieke mendorong percepatan pengesahan RUU Satu Data Indonesia. Ia mengusulkan sistem hybrid top-down dan bottom-up, di mana pemutakhiran data sosial dimulai secara presisi dari tingkat desa dan kelurahan sebagai produsen data utama, yang kemudian diverifikasi oleh pemerintah daerah sebelum disinkronkan di tingkat pusat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik perspektif tersebut. Dia menyatakan bahwa Kemensos sejalan dengan keinginan DPR untuk menghadirkan data yang akurat demi efektivitas kesejahteraan sosial.

“Intinya sama bahwa ingin menghadirkan satu data yang akurat lalu kemudian intervensi pemerintah itu menjadi satu yang dampaknya nyata. Kalau di dalam istilahnya Kementerian Sosial itu bansosnya tepat sasaran. Kalau bansosnya tepat sasaran kan itu akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” ungkap Gus Ipul.


Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Foto: Metro TV/Enrich Samuel.

Kemensos juga berkomitmen memperkuat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa untuk menjadi wadah pengaduan warga. Dengan penguatan data dari hulu, diharapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang kehilangan hak dasarnya akibat kendala administrasi maupun kesalahan data rujukan negara.

“Puskesos ini tempat masyarakat menyampaikan keluhan, agar hak-hak dasarnya bisa dicarikan solusi. Prinsipnya, penerima manfaat harus benar-benar sesuai kriteria, tapi tetap ada ruang reaktivasi,” kata Gus Ipul.